Puan: DPR Bukan Tukang Stempel Pemerintah

CNN Indonesia
Selasa, 08 Okt 2019 16:43 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pihaknya bukanlah 'tukang stempel' terhadap semua kebijakan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ketua DPR Puan Maharani mengklaim lembaganya bukan tukang stempel kebijakan pemerintah. (CNN Indonesia/Mundri Winanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya bukan 'tukang stempel' terhadap semua kebijakan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia menjamin DPR akan tetap kritis terhadap berbagai kebijakan meski di sisi lain harus tetap bersinergi dengan Pemerintah.

"Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan untuk sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun bukan berarti kita (DPR) itu kayak tukang stempel juga," kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, istilah 'Tukang Stempel' sendiri merupakan suatu metafora bagi lembaga legislatif yang hanya melegalkan seluruh keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan pihak eksekutif tanpa kritik atau masukan yang komprehensif.

Lebih lanjut, Politikus PDI-Perjuangan itu menyebut DPR akan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meski begitu, ia berkeinginan agar seluruh anggota DPR dapat melihat baik dan buruknya kebijakan itu terlebih dulu bagi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]
Tak hanya itu, Puan juga mengatakan DPR nantinya akan tetap memberikan solusi kepada pemerintah disamping turut mengkritiknya. Hal itu bertujuan agar suatu kebijakan dapat berjalan sesuai keinginan rakyat.

"Di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya memberikan auto-kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan," kata Puan.

Di sisi lain, Puan berharap harmonisasi antara sesama pimpinan DPR tetap terjaga meski diterpa berbagai dinamika politik yang terjadi ke depannya. Ia mengatakan, perbedaan kebijakan atau pandangan itu adalah hal yang biasa dalam dinamika politik di Indonesia.

"Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok," kata Puan.

(rzr/arh)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER