Masinton soal Amendemen UUD: Fokus Penyelarasan Pembangunan
CNN Indonesia
Rabu, 09 Okt 2019 03:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengungkapkan partainya hanya sepakat pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 fokus pada penyelarasan pembangunan, bukan terkait soal jabatan presiden.
Soal presiden itu, kata dia, proses amendemen itu pun masih jauh. Pasalnya, masih perlu menunggu hasil kajian tim di MPR.
"Belum lah, belum lah [bahas soal periodisasi presiden masuk amandemen 1945]. Masih ada kajian MPR. Kajian yang dilakukan tim kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang perlunya dilakukan amandemen terbatas, itu pun terkait dengan pembangunan semesta berencana," kata Masinton saat ditemui usai diskusi mengenai Perppu KPK di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
Kalaupun wacana itu masuk amandemen UUD 1945 bergulir, Masinton menilai yang penting untuk dibahas adalah peta pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Sebab masalah yang terjadi selama ini, kata dia, adalah ketidaksinkronan pembangunan saat era kepresidenan periode satu dengan lainnya.
"Sebuah negara atau bangsa yang besar itu pembangunan tidak boleh terputus-putus, tidak boleh hanya berdasarkan visi dan misi presiden. Harus berkesinambungan. Negara Amerika, Cina, Rusia, Brazil, semua melakukan itu," kata Masinton.
Sebelumnya, MPR periode 2014-2019 merekomendasikan agar MPR periode 2019-2024 melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Salah satunya, amendemen terbatas itu berkeinginan menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ketua MPR periode 2014-2019, Zulkifli Hasan pernah menyatakan alasan utama menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN karena Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
[Gambas:Video CNN]
"[Amandemen] terbatas itu kan istilah, artinya terhadap mana yang penting diubah dalam situasi kepentingan bangsa kita saat ini dan ke depan. Salah satunya ya pembangunan berencana tadi. Karena ini kan zaman berubah terus," ujar Masinton.
Masinton merasa soal pembangunan belum cukup disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"RPJMN saja tidak cukup, dia harus diletakkan ke kerangka haluan negara. Dan ini tidak bertabrakan juga dengan sistem presidensial, presiden yang dipilih oleh rakyat. Tapi sebuah negara itu harus punya produk tentang haluan negara itu," katanya.
(ika/kid)
Soal presiden itu, kata dia, proses amendemen itu pun masih jauh. Pasalnya, masih perlu menunggu hasil kajian tim di MPR.
"Belum lah, belum lah [bahas soal periodisasi presiden masuk amandemen 1945]. Masih ada kajian MPR. Kajian yang dilakukan tim kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang perlunya dilakukan amandemen terbatas, itu pun terkait dengan pembangunan semesta berencana," kata Masinton saat ditemui usai diskusi mengenai Perppu KPK di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Bamsoet Tak Punya Target Amendemen UUD 1945 |
"Sebuah negara atau bangsa yang besar itu pembangunan tidak boleh terputus-putus, tidak boleh hanya berdasarkan visi dan misi presiden. Harus berkesinambungan. Negara Amerika, Cina, Rusia, Brazil, semua melakukan itu," kata Masinton.
Ketua MPR periode 2014-2019, Zulkifli Hasan pernah menyatakan alasan utama menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN karena Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
[Gambas:Video CNN]
"[Amandemen] terbatas itu kan istilah, artinya terhadap mana yang penting diubah dalam situasi kepentingan bangsa kita saat ini dan ke depan. Salah satunya ya pembangunan berencana tadi. Karena ini kan zaman berubah terus," ujar Masinton.
Masinton merasa soal pembangunan belum cukup disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"RPJMN saja tidak cukup, dia harus diletakkan ke kerangka haluan negara. Dan ini tidak bertabrakan juga dengan sistem presidensial, presiden yang dipilih oleh rakyat. Tapi sebuah negara itu harus punya produk tentang haluan negara itu," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK