Gerindra Rakernas 15-17 Oktober Tentukan Sikap ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15 hingga 17 Oktober mendatang untuk menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendatang.

Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan dalam Rakernas tersebut akan ditentukan apakah Gerindra akan menjadi oposisi atau bergabung ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Lihat juga: Waketum: Gerindra Mungkin Dapat Kursi Menteri Pertanian

"Orang lagi tunggu, apakah kami beroposisi, istilah saya akan menjadi mitra kritis atau jadi mitra internal, oposisi, atau dalam pemerintahan itu akan diputuskan sekitar 17 Oktober. Prabowo sudah memerintahkan partai supaya menggelar Rakernas di 15, 16, dan 17 Oktober," kata Dahnil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/10).

Dalam rakernas itu, Prabowo disebut akan mengundang seluruh pimpinan DPD Partai Gerindra. Mereka diundang untuk mendengarkan masukan terkait posisi yang sebaiknya diambil Gerindra terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Rakernas Partai Gerindra kemungkinan diselenggarakan di Jakarta atau Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Untuk tempatnya, Dahnil bilang belum diputuskan.

"Kemungkinan di Jakarta atau di Hambalang. Tempatnya belum ditentukan," tutur eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.

Lihat juga: Wacana Menteri Gerindra, NasDem Ingatkan Keadaban Politik

Sekretaris Jendral Gerindra Ahmad Muzani menyatakan sempat ada pembicaraan dan tawaran dari pihak Istana terkait jatah kursi menteri untuk Partai Gerindra.

Meski begitu Muzani menyebut pihaknya tidak serta merta menerima tawaran yang diajukan. Mengingat pada Pilpres 2019 kemarin Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan kompetitor dari penghuni istana saat ini, yakni Joko Widodo.

"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar istana untuk (ajak Gerindra bergabung) itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10). 

Partai koalisi pendukung Jokowi sampai saat ini belum bersuara bulat atas kemungkinan Gerindra masuk gerbong pemerintahan. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa Presiden Jokowi belum mengajak partainya membicarakan wacana pemberian kursi menteri di kabinet mendatang untuk Partai Gerindra.



Lihat juga: Gerindra Ungkap Obrolan dengan Istana soal Jatah Menteri

Menurutnya, PDIP belum bisa menyikapi wacana tersebut hingga saat ini.


"Setuju, enggak setuju, kita lihat saja Presiden belum mengajak omong," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]
Sementara NasDem bersikap bahwa pemenang dari sebuah kontestasi harus jelas dan tidak boleh dikaburkan dalam pandangan masyarakat. Sekjen NasDem Johnny G Plate pun menegaskan bahwa pihak yang kalah dalam konstestasi pemilih harus berjiwa kesatria.

"Keadaban politik itu harus dijaga, demokrasi yang sehat harus dijaga. Masyarakat jangan dibuat kabur dan kontestasi demokrasi Pilpres maupun Pileg jangan dibuat kabur siapa yang menang, siapa yang kalah," kata dia. (mts/wis)