PKS soal Ahok di BUMN: Pemerintah Jangan Gambling

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menilai penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus dipertimbangkan kembali karena berisiko ditolak publik.

Mustafa mengatakan hal ini mengingat jabatan di BUMN bertanggung jawab mengelola aset besar.

"Harus bijaksana untuk melihat dan mendudukannya secara proporsional. Karena BUMN, apalagi yang mengelola aset besar, dan menentukan keuangan negara kita, itu jangan gambling," ujar Mustafa di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

Lihat juga: Pengamat Ragu Ahok Bisa Selesaikan Masalah BUMN

Mustafa menyebut kontroversi yang menjerat Ahok selama ini dikhawatirkan akan mengancam produktivitas BUMN. Ahok diketahui merupakan mantan narapidana kasus penistaan agama. Kasus itu sempat memicu aksi demo berjilid sejak tahun 2016.

"Kalau hanya berjalan dari satu kontroversi ke kontroversi lain, produktivitasnya akan terganggu. Itu perlambatan pembangunan lagi," katanya.

Mustafa berdalih bahwa syarat itu bukan hanya bagi Ahok, namun juga seluruh calon pimpinan BUMN. Menurutnya, seseorang yang ditunjuk sebagai bos BUMN harus mempertimbangkan aspek kepercayaan dari publik.

Lihat juga: Ahok Dikritik Kasus Hukum Terkait Rencana Jadi Bos BUMN

"Karena BUMN bukan semata-mata entitas bisnis, tapi ada negaranya, namanya saja badan usaha tapi milik negara. Jadi pemerintah harus aware dengan masukan dari publik," ucapnya. (pris/evn)