PKS: Pilkada Lewat DPRD Buat Oligarki Makin Berkuasa

CNN Indonesia | Selasa, 19/11/2019 23:49 WIB
PKS: Pilkada Lewat DPRD Buat Oligarki Makin Berkuasa Presiden PKS, Moh. Sohibul Iman. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden PKS Sohibul Iman mengkritisi sikap politik Partai Gerindra yang mengusulkan agar gelaran Pilkada dikembalikan melalui mekanisme pemilihan melalui DPRD. Sohibul menilai Pilkada melalui DPRD justru membuat para oligarki politik lebih berkuasa ketimbang proses melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

"Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki di dalam politik kita ini sangat luar biasa, oleh sebab itu maka kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Lebih lanjut, Sohibul mengatakan para oligarki makin mudah dan leluasa menjalankan manuver politiknya karena ruang pengaruhnya makin menyempit hanya di DPRD semata.


Sementara Sohibul memandang pelaksanaan pilkada langsung itu harus dipertahankan karena para oligarki tak bisa leluasa menjalankan agenda politiknya karena cakupan pemilihnya sangat luas.

"Bayangkan saja kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu, sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung mereka tentu tidak akan semudah itu," kata dia.

Tak hanya soal oligarki, Sohibul mengatakan peluang bagi para kandidat kepala daerah yang potensial dan memiliki kompetensi akan tertutup menjadi kepala daerah bila Pilkada dilakukan melalui DPRD.

Justru sebaliknya, Sohibul mengatakan para kepala daerah yang potensial akan terbuka peluang terpilihnya bila Pilkada digelar secara langsung. Ia berharap orang-orang yang memiliki integritas dan kapabilitas makin banyak masuk dalam kursi kekuasaan di berbagai daerah.

"Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik, bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi PR kita bersama bagaimana kita memitigasi akses-akses yang muncul dari pilkada langsung itu," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melihat tidak masalah jika DPRD diberikan mandat kembali untuk memilih kepala daerah di daerahnya masing-masing.

Sebab, menurut Dasco, mekanisme pilkada dikembalikan lagi ke DPRD tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (rzr/osc)