ANALISIS

Apatisme Publik dan Tuduhan 'Settingan' Penusukan Wiranto

CNN Indonesia | Sabtu, 12/10/2019 16:29 WIB
Apatisme Publik dan Tuduhan 'Settingan' Penusukan Wiranto Ilustrasi. (AFP/Glenn Chapman)
Jakarta, CNN Indonesia -- Berbagai teori konspirasi muncul menyusul penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Pandeglang, Banten, Jawa Barat, Kamis (10/10) lalu. 

Wiranto hingga saat ini masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Akibat dua tusukan yang menghujam perut, Wiranto harus kehilangan usus halus sepanjang 40 centimeter. Usus Wiranto mengalami infeksi sehingga harus dipotong.

Namun, insiden penusukan yang menimpa mantan Panglima TNI itu justru banyak dianggap drama bohong bahkan settingan yang disuguhkan pemerintah demi pengalihan isu.


Di media sosial, berbagai komentar bernada tidak percaya atas insiden yang menimpa Wiranto juga sudah 'makan korban'.

Setidaknya tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara dicopot dari jabatan menyusul komentar para istri yang bernada nyinyir soal penusukan terhadap Wiranto.


Dari ranah Twitter, Jerinx Superman Is Dead (SID), dan putri politikus Amien Rais, Hanum Rais, juga dipolisikan akibat komentar senada. 

"Settingan agar dana deradikalisme terus mengucur. Dia caper karena tidak akan dipakai lagi, playing victim mudah dibaca sebagai plot. Di atas sebagai opini yang beredar atas berita hits siang ini. Tidak bangak yang benar-benar serius menanggapi, mungkin karena terlalu banyak hoaks framing yang selama ini terjadi," ini adalah cuitan yang dibagikan Hanum di akun twitter pribadinya, @hanumrais tak berapa lama setelah Wiranto ditusuk orang tak dikenal.

Tak menunggu lama, Hanum dilaporkan karena cuitannya dianggap mengandung unsur hoaks. Jerinx bahkan harus mendapat pil pahit, tak hanya dilaporkan, akun miliknya telah di-suspend oleh pihak Twitter.

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memandang kejadian yang menimpa Wiranto dan ketidakpercayaan di masyarakat ini bisa dilihat dalam dua faktor utama.


Pertama, faktor ideologis di masyarakat yang memang berseberangan dengan pemerintah secara sengaja membuat propaganda 'iseng' untuk memengaruhi opini publik.

"Narasinya dirancang secara sistematis, yang juga didukung oleh instrumen media sosial untuk membiaskan fakta yang ada," kata Karyono melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/10).

Dan celakanya, kata Karyono, narasi yang dibentuk ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Apalagi narasi kebanyakan dibentuk di media sosial yang menyebar secepat kilat.

Selain muncul dari kaum ideologis anti pemerintah, mosi tidak percaya terhadap penusukan Wiranto ini juga muncul karena faktor politik saat pilpres. Menurutnya, polarisasi yang terjadi antara 01 dan 02 masih menggaung dalam benak masyarakat.

"Peristiwa (ketidakpercayaan) penusukan Wiranto bisa jadi disebabkan oleh residu pemilu 2019. Bisa jadi masih ada kelompok yang tidak puas terhadap hasil pemilu," katanya.


Masyarakat yang jagoannya tak menang pilpres, lanjut Karyono, masih berpikir apa pun yang terjadi di pemerintah saat ini sebagai pemenang pilpres merupakan kepalsuan semata.

Fenomena ketidakpercayaan ini menurutnya tak hanya muncul tatkala pisau menghujam perut Wiranto, namun jauh sebelumnya.

Apatisme Publik dan Insiden 'Settingan' Penusukan WirantoUpacara sertijab Komandan Distrik Militer 1417 Kendari, Sulawesi Tenggara, diserahterimakan dari Kolonel Kaveleri Hendi Suhendi kepada Kolonel Infantri Alamsyah di Aula Sudirman Korem 143 Haluoleo, di Kendari, Sabtu (12/10). (Dok. Pendim 1417 Kendari)

"Pada kasus-kasus lain pun muncul fenomena serupa. Bahkan sejumlah peristiwa yang lebih tragis seperti kasus terorisme juga muncul fenomena yang sama. Sejumlah peristiwa pengeboman, penangkapan teroris juga dipandang sebagai rekayasa," kata dia.

Dia pun memandang kejadian ini tak bisa dibiarkan begitu saja, sebab efeknya bisa menjebak masyarakat dalam fatamorgana kebenaran dan ketidakbenaran.

"Jika hal ini berlangsung terus menerus maka dapat menjebak masyarakat ke dalam fatamorgana. Kebenaran dan ketidakbenaran menjadi bias. Antara fakta dan rekayasa menjadi absurd, tidak jelas," kata dia.

Di lain pihak, pengamat politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati justru menilai ketidakpercayaan di berbagai platform media sosial ini bukan terjadi karena polarisasi publik akibat Pilpres 2019 lalu.

Hal ini, kata dia, justru terjadi akibat menurunnya nalar empati publik. Maka, sikap egoisme publik pun menjadi besar.


"Kalau arahnya ke polarisasi lantaran perbedaan sikap politik saya rasa basi, sudah tidak relevan. Ini terjadi karena disinformasi yang dikonsumsi tidak seimbang, juga karena nalar empati publik sudah semakin menurun," kata Wasis.

Wasis juga menuding ketidakpercayaan insiden penusukan Wiranto ini buntut dari efek bola salju dari revisi UU KPK, bukan karena polarisasi politik saat pagelaran Pilpres 2019 lalu.

Efek Revisi Undang-Undang KPK memang dianggap belum selesai, dan penusukan Wiranto pun bisa jadi dianggap publik hanya respons terhadap banyaknya korban yang jatuh saat melakukan demonstrasi.

Wasis menilai, pandangan publik saat ini hanya melihat bahwa insiden itu dipertontonkan hanya untuk menunjukkan bahwa aparat juga bisa disakiti dengan mudah.

[Gambas:Video CNN]

"Saya rasa ini efek bola salju dari masalah UU KPK yang belum selesai di ranah publik sehingga mereka melihat adanya penyerangan terhadap aparat dan pejabat publik itu bagian dari respon publik dari 'kesewenang-wenangan negara'," kata Wasis.

Saat ini, kata Wasis, publik hanya terfokus pada sikap sewenang-wenang aparat dan pemerintah, sisi brutalisme aparat terutama usai penanganan rangkaian demonstrasi September lalu yang memakan korban jiwa.


Maka, tak peduli insiden apa pun yang menimpa pemerintah atau aparat yang diingat hanya soal kesewenang-wenangan terhadap publik.

"Padahal sudut itu belum tentu benar karena aparat hanya menjalankan tugasnya dan mereka juga menjadi korban. Tapi karena penilaian publik sudah bias dari awal sehingga opini publik melihat negara itu otoriter," kata dia.

Kata dia, cara terbaik adalah mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pendengar masyarakat. Dengan begitu, sikap apatis hingga cenderung tak percaya itu perlahan akan hilang dari pola pikir masyarakat.

Sayangnya, Wasis justru melihat pemerintah cenderung tidak membuka dialog dengan publik, alih-alih dialog santai pemerintah lebih senang menggunakan pendekatan keamanan dengan menerjunkan aparat ketika masalah sekecil apapun datang.

"Makanya sikap tak percaya ini muncul. Padahal pemerintah bisa melakukan perbaikan di bidang respons mereka terhadap isu publik yang berkembang," katanya. (tst/stu)