PKS: Lebih Terhormat Berada di Luar Pemerintahan

CNN Indonesia | Minggu, 13/10/2019 20:59 WIB
PKS: Lebih Terhormat Berada di Luar Pemerintahan Politikus KPK Jazuli Juwaini tergaskan partainya tak mau masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa partainya tetap berada di luar pemerintahan dan tak ingin masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan untuk merespon pertemuan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Jazuli menyatakan sikap PKS itu dilakukan semata-mata ingin menghormati semua partai yang sudah 'berkeringat' memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu.


"PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat, PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Jazuli dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (13/10).


Lebih dari itu, Jazilul menyatakan PKS ingin memaksimalkan peranan dalam mengawasi pelbagai kebijakan pemerintah melalui parlemen. Lagipula, kata dia, PKS sendiri sudah berada di pemerintahan karena banyak kader yang menjadi kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia

"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," kata Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli tak ambil pusing terkait pertemuan Prabowo dan Jokowi beberapa waktu lalu. Ia memandang komunikasi antar elite politik sangat wajar.

Menurutnya, Prabowo pun tak salah bila pertemuan itu nantinya berujung menjadi keputusan untuk berkoalisi dengan Jokowi. "Sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jazuli juga tak menampik bila PKS juga kerap melakukan komunikasi politik dengan parpol lainnya. Hal itu bertujuan semata-mata untuk menjaga silaturahmi kebangsaan.

Ia mengatakan pertemuan atau komunikasi politik yang dijalin tak melulu harus dimaknai sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan.

"Kita berharap kalau pimpinan negara dan elit politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa seperti pelambatan ekonomi, hutang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan separatisme, serta bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum," kata dia.


Sebelumnya, Prabowo sempat memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (11/10).

Jokowi menyebut telah membicarakan tiga hal dengan Prabowo. Pertama masalah ekonomi, kedua pemindahan ibu kota, dan peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintah.

Terutama mengenai soal koalisi, Jokowi menyatakan belum ada keputusan akhir. Ia mengaku masih perlu membahas lebih lanjut soal kemungkinan partai besutan Prabowo itu masuk dalam koalisinya.

(rzr/DAL)