KPK, Jokowi, dan Lunturnya Kepercayaan Publik
CNN Indonesia
Sabtu, 19 Okt 2019 09:46 WIB
Masalah Jokowi memang kompleks. Salah satunya kabinet pemerintahan yang pada periode pertama belum optimal. Karena itu Ujang menyebut Jokowi harus mengganti sejumlah menteri jika ingin kembali mendapat legitimasi publik lewat realisasi janji politik yang dituangkan dalam Nawacita Jilid II.
Di periode pertama, ia menilai sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja gagal menerjemahkan Nawacita menjadi sebuah kebijakan yang berdampak positif bagi bangsa. Beberapa pos kementerian bahkan tidak bekerja maksimal.
Sejumlah kementerian yang dinilai bermasalah di periode pertama, kata dia, yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Kesehatan.
Diketahui Jokowi sudah dua kali melakukan resuffhle pada periode pertama. Tiga dari empat menteri koordinator bahkan diganti atau digeser.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, di Kementerian Polhukam misalnya, Jokowi pernah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggantikan Tedjo Edhy Purdjiatno.
Sebelas bulan kemudian, Jokowi menunjuk Wiranto untuk menggantikan Luhut yang digeser menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. Kala itu, Luhut menggantikan Rizal Ramli. Satu yang menarik, jabatan Menko Polhukam di era Jokowi ini selalu dipegang oleh purnawirawan TNI.
Tak hanya Kemenko Polhukam, Jokowi juga pernah mengganti Menko Perekonomian. Jokowi diketahui menunjuk Darmin Nasution untuk menggantikan Sofyan Djalil yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Sedangkan satu menteri koordinator yang 'aman', yakni Menko PMK yang dijabat oleh politikus PDIP Puan Maharani. Sejak menjabat pada 27 Oktober 2014 Puan tak tersentuh meski kinerjanya juga jadi pertanyaan publik.
Belakangan, posisi itu kini diduduki oleh Darmin selaku Pelaksana Tugas karena putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu memilih menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Artinya di periode kedua Jokowi dipastikan akan mencari sosok lain pengganti Puan.
Sementara di luar kementerian perekonomian, sejumlah menteri juga kena perombakan. Salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang semula dijabat oleh Anies Rasyid Baswedan diganti oleh Muhadjir Effendy.
Atas dasar itu, demi merealisasikan program yang dijanjikan dalam kebijakan Nawacita, Jokowi harus mencari sosok-sosok pembantunya secara tepat. Jokowi tak boleh menutup mata pada permasalahan di periode pertama.
Untuk Kemenko Polhukam, Ujang berharap dijabat oleh orang yang mampu menjadikan hukum berjalan dengan tegak lurus. Sebab, hukum yang bermasalah bisa membuat stabilitas di tengah masyarakat bisa terus bergejolak.
"Kementerian bidang ekonomi juga mesti dievaluasi karena ekonomi sumber dari segala kehidupan bangsa. Kalau kita ekonominya gonjang-ganjing, hancur pula negara ini. Bahkan perubahan rezim bisa terjadi," ujar Ujang.
Senada, Arief menilai Jokowi mesti menunjuk orang baru, terutama untuk menjabat menteri koordinator, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, serta Menko PMK. Ia berpendapat keempat kementerian koordinator itu gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
Jokowi, kata dia, juga harus membuktikan kepada publik bahwa tidak memiliki beban untuk menjalankan roda pemerintahannya ke depan. Salah satu bukti tidak ada beban Jokowi bisa dengan menunjuk orang yang tepat untuk memimpin setiap pos kementerian.
"Itu yang paling krusial untuk dijaga. Saya berharap menteri-menteri yang punya portofolio (khususnya) di bidang pendidikan, ekonomi, dan hukum itu bukan hanya berasal dari parpol, tapi juga dipilih persis karena di profesional dan kapabel," ujar Arief.
Arif menambahkan Jokowi dalam postur pemerintahan diprediksi bakal tetap menggunakan jasa purnawiran militer yang menjabat di era Orde Baru, seperti Wiranto dan Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai kedua purnawirawan itu bakal tetap menjadi tameng Jokowi untuk menghalau tekanan publik hingga oposisi.
"Jokowi bukan tidak paham situasi, cuma Jokowi mengisolasi masalah," kata Arif. "Sehingga kalau ada pekerjaan kotor, tangan Jokowi tidak ikut kotor."
(jps/osc)
Di periode pertama, ia menilai sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja gagal menerjemahkan Nawacita menjadi sebuah kebijakan yang berdampak positif bagi bangsa. Beberapa pos kementerian bahkan tidak bekerja maksimal.
Sejumlah kementerian yang dinilai bermasalah di periode pertama, kata dia, yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, di Kementerian Polhukam misalnya, Jokowi pernah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggantikan Tedjo Edhy Purdjiatno.
Tak hanya Kemenko Polhukam, Jokowi juga pernah mengganti Menko Perekonomian. Jokowi diketahui menunjuk Darmin Nasution untuk menggantikan Sofyan Djalil yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Sedangkan satu menteri koordinator yang 'aman', yakni Menko PMK yang dijabat oleh politikus PDIP Puan Maharani. Sejak menjabat pada 27 Oktober 2014 Puan tak tersentuh meski kinerjanya juga jadi pertanyaan publik.
Belakangan, posisi itu kini diduduki oleh Darmin selaku Pelaksana Tugas karena putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu memilih menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Artinya di periode kedua Jokowi dipastikan akan mencari sosok lain pengganti Puan.
Sementara di luar kementerian perekonomian, sejumlah menteri juga kena perombakan. Salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang semula dijabat oleh Anies Rasyid Baswedan diganti oleh Muhadjir Effendy.
Atas dasar itu, demi merealisasikan program yang dijanjikan dalam kebijakan Nawacita, Jokowi harus mencari sosok-sosok pembantunya secara tepat. Jokowi tak boleh menutup mata pada permasalahan di periode pertama.
Untuk Kemenko Polhukam, Ujang berharap dijabat oleh orang yang mampu menjadikan hukum berjalan dengan tegak lurus. Sebab, hukum yang bermasalah bisa membuat stabilitas di tengah masyarakat bisa terus bergejolak.
"Kementerian bidang ekonomi juga mesti dievaluasi karena ekonomi sumber dari segala kehidupan bangsa. Kalau kita ekonominya gonjang-ganjing, hancur pula negara ini. Bahkan perubahan rezim bisa terjadi," ujar Ujang.
Senada, Arief menilai Jokowi mesti menunjuk orang baru, terutama untuk menjabat menteri koordinator, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, serta Menko PMK. Ia berpendapat keempat kementerian koordinator itu gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
Jokowi, kata dia, juga harus membuktikan kepada publik bahwa tidak memiliki beban untuk menjalankan roda pemerintahannya ke depan. Salah satu bukti tidak ada beban Jokowi bisa dengan menunjuk orang yang tepat untuk memimpin setiap pos kementerian.
"Itu yang paling krusial untuk dijaga. Saya berharap menteri-menteri yang punya portofolio (khususnya) di bidang pendidikan, ekonomi, dan hukum itu bukan hanya berasal dari parpol, tapi juga dipilih persis karena di profesional dan kapabel," ujar Arief.
Arif menambahkan Jokowi dalam postur pemerintahan diprediksi bakal tetap menggunakan jasa purnawiran militer yang menjabat di era Orde Baru, seperti Wiranto dan Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai kedua purnawirawan itu bakal tetap menjadi tameng Jokowi untuk menghalau tekanan publik hingga oposisi.
"Jokowi bukan tidak paham situasi, cuma Jokowi mengisolasi masalah," kata Arif. "Sehingga kalau ada pekerjaan kotor, tangan Jokowi tidak ikut kotor."
(jps/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK