Gerindra Merapat ke Jokowi, DPR Terancam Jadi Tukang Stempel

CNN Indonesia | Selasa, 15/10/2019 00:07 WIB
Gerindra Merapat ke Jokowi, DPR Terancam Jadi Tukang Stempel Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengkritisi potensi Gerindra gabung jadi pendukung pemerintah. (CNN Indonesia/Setyo Aji Harjanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Made Leo menilai DPR hanya akan jadi 'tukang stempel' atas kebijakan pemerintah jika Partai Gerindra menjadi parpol pendukung Jokowi.

"Saya sangat khawatir daya kritis mereka akan berkurang, kembali seperti masa orde baru di mana DPR hanya akan menjadi lembaga stempel, sekadar menyetujui kemauan presiden," ungkap Made Leo di tengah diskusi mengenai 'Wajah Anggota DPR Baru' di kantor Formappi, Jakarta, Senin (14/10).

Diketahui, sejauh ini baru satu parpol yang konkret menyatakan sebagai oposisi, yakni PKS. Sejumlah parpol yang berlawanan dengan Jokowi di Pilpres 2019 masih melakukan manuver, termasuk Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat.


"Mudah-mudahan isu Gerindra akan merapat ke pemerintah itu hanya merupakan isu. Sehingga masih akan ada oposisi yang bersuara yang bukan hanya berbeda tapi memberikan perimbangan kritis terhadap pemerintah," tutur Made.

Ia juga mengingatkan Partai Gerindra bakal rugi jika bergabung ke koalisi pendukung Pemerintah. Pasalnya, konstituen akan melihat inkonsistensi sikap mereka.

[Gambas:Video CNN]
"Kalau mereka bisa menjadi penyelaras dan penjaga rakyat agar pemerintah tidak semena-mena, kalau seperti itu, mereka akan diberi reward saat Pemilu. Tapi kalau seandainya Gerindra memilih pragmatisme, maka juga akan diberikan punishment di Pemilu berikutnya," ungkap Made Leo.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas menilai wajar jika memang Pratai Gerindra mengambil sikap pragmatis. Pasalnya, demokrasi Indonesia juga belum matang dan masih mendasarkan sikap pada kepentingan kelompok elite.

"Apa yang dilakukan pemerintah dan DPR saat ini--misalnya perubahan UU MD3 untuk mengakomodasi representasi Parpol di Pimpinan MPR--menunjukkan oligarki itu disepakati bareng-bareng. Artinya 'gotong royong' itu diterima oleh rule of the game dalam demokrasi kita. Apakah itu buruk? Iya. Tapi itulah kenyataan saat ini," tegas Sirajuddin.

"Kalau kita berharap demokrasi itu akan ideal, itu mimpi. Kalau saat ini kalau demokrasi kita masih dikuasai oligarki. Maka pada saat yang sama, institusi demokrasi kita juga dikuasi oligarki," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diketahui bertemu Presiden Joko Widodo pada Jumat (11/10). Keduanya mengaku berbicara soal kans Gerindra bergabung ke koalisi pemerintahan.

Ketua DPR Puan Maharani sempat menyebut pihaknya tak akan sekadar jadi 'tukan stempel' kebijakan pemerintah.

(ika/arh)