31 Ribu Aparat Diterjunkan Amankan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
CNN Indonesia
Selasa, 15 Okt 2019 17:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 31 ribu personel gabungan dalam rangka mengamankan prosesi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.
"Dari Polda Metro Jaya dan TNI kita sudah menyiapkan ada sekitar 31 ribu personel gabungan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10).
Dijelaskan Argo, personel gabungan itu bakal dibagi ke dalam tiga ring pengamanan. Ring satu yakni di gedung DPR yang merupakan lokasi pelantikan. Ring tersebut bakal dijaga oleh Paspampres.
Kemudian, ring dua yakni di seputar Gedung DPR yang bakal dijaga oleh personel Polri dan TNI. Lalu, ring tiga, yakni di kawasan sekitar Gedung DPR yang bakal dijaga oleh personel Polri dan TNI.
Terkait arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR, disampaikan Argo bakal diatur secara situasional. Nantinya Ditlantas Polda Metro Jaya yang bakal membuat rencana arus lalu lintas di lokasi.
Selain menyiapkan pola pengamanan, kepolisian juga menyiapkan pengamanan untuk tamu-tamu negara yang hadir dalam pelantikan tersebut.
"Kita juga mengamankan kepada tamu negara asing maupun pimpinan negara asing yang ada di Jakarta, kemudian kita kawal sampai ke lokasi pelantikan di DPR," tutur Argo.
Pihak kepolisian berharap agar proses pelantikan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi, proses pelantikan itu bukan hanya menjadi sorotan masyarakat Indonesia, tapi juga dunia internasional.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi. Hal itu akan dilakukan pada Selasa (15/10) hingga prosesi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.
"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya [tanggal 20 Oktober]," kata Gatot di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
"Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi [kebebasan mengambil keputusan atas situasi yang dihadapi] kita," tambah Gatot.
Lebih lanjut, Gatot menyatakan langkah itu diperlukan agar prosesi pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2014 pada 20 Oktober nanti berlangsung kondusif dan khidmat.
Terlebih lagi, kata dia, beberapa kepala negara dan duta besar negara sahabat akan menghadiri prosesi pelantikan tersebut.
"Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa berada dan santun karena dilihat dunia," ujar Gatot.
(dis/ain)
"Dari Polda Metro Jaya dan TNI kita sudah menyiapkan ada sekitar 31 ribu personel gabungan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10).
Dijelaskan Argo, personel gabungan itu bakal dibagi ke dalam tiga ring pengamanan. Ring satu yakni di gedung DPR yang merupakan lokasi pelantikan. Ring tersebut bakal dijaga oleh Paspampres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menyiapkan pola pengamanan, kepolisian juga menyiapkan pengamanan untuk tamu-tamu negara yang hadir dalam pelantikan tersebut.
Pihak kepolisian berharap agar proses pelantikan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi, proses pelantikan itu bukan hanya menjadi sorotan masyarakat Indonesia, tapi juga dunia internasional.
Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi. Hal itu akan dilakukan pada Selasa (15/10) hingga prosesi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.
"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya [tanggal 20 Oktober]," kata Gatot di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
"Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi [kebebasan mengambil keputusan atas situasi yang dihadapi] kita," tambah Gatot.
Lebih lanjut, Gatot menyatakan langkah itu diperlukan agar prosesi pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2014 pada 20 Oktober nanti berlangsung kondusif dan khidmat.
Terlebih lagi, kata dia, beberapa kepala negara dan duta besar negara sahabat akan menghadiri prosesi pelantikan tersebut.
"Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa berada dan santun karena dilihat dunia," ujar Gatot.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK