Tanggapi Koalisi 'Gemuk', JK Sebut Perlu Ada Penyeimbang

CNN Indonesia | Rabu, 16/10/2019 22:39 WIB
Tanggapi Koalisi 'Gemuk', JK Sebut Perlu Ada Penyeimbang Wapres Jusuf Kalla. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap sebuah pemerintahan membutuhkan keseimbangan agar dapat berjalan dengan baik. JK mengkhawatirkan gemuknya koalisi dalam sebuah pemerintahan dapat mengakibatkan konflik berkelanjutan.

"Sebenarnya dalam pemerintahan yang baik perlu ada keseimbangan. jadi artinya check and balance. Dalam kata lain perlu ada oposisi yg soft," tutur JK seperti dilansir dari acara Mata Najwa di Trans 7, pada Rabu (16/10).

"Kalau semuanya bergabung dalam suatu box itu juga bisa pecah di dalam," tambah JK.

JK mengatakan penyusunan kabinet memerlukan banyak pertimbangan. Banyak hal yang perlu diperhatikan Jokowi dalam memilih deretan menteri di periode selanjutnya. Tak hanya persoalan politik, sejumlah faktor lain juga perlu diingat, seperti gender, wilayah asal, sampai agama.


Terkait kemungkinan Prabowo memegang jabatan sebagai menteri di pemerintahan periode kedua Jokowi, JK hanya tertawa. Ia menyerahkan kemungkinan tersebut pada partai-partai di koalisi pemenangan Jokowi-Ma'aruf.

"Itu masalah koalisi," ujarnya singkat.

Gerindra sendiri menyodorkan dua syarat kepada pemerintahan Jokowi jika ingin mendapat dukungan dari partai tersebut. Syarat pertama mengenai swasembada pangan, air dan energi diterima dan dijalankan.

Syarat kedua agar konsep strategi dorongan besar yang telah dibuat harus dijalankan oleh orang kepercayaan Gerindra.

Pembahasan ini menindaklanjuti Presiden Joko Widodo yang menerima kunjungan dari dua ketua umum partai politik lawannya pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi istana sehari setelah presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga berkunjung ke istana.

Pertemuan ini kemudian dibaca sebagai signal keinginan Gerindra dan Demokrat meminta kursi menteri di pemerintahan Jokowi periode kedua. (fey/age)