Dua Hari Revisi UU Resmi Berlaku, KPK Belum Terima Salinan
CNN Indonesia
Jumat, 18 Okt 2019 10:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Revisi Undang-undang KPK telah resmi berlaku sejak Kamis (17/10) kemarin, dan masuk lembaran negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.
Namun, dua hari sudah undang-undang itu berlaku, pihak KPK mengaku belum mengetahui salinan terbaru yang sudah masuk ke dalam lembaran negara itu.
"Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini," ujar Febri saat dikonfirmasi, Jumat (18/10).
Febri kemudian menyampaikan KPK baru bisa membahas lebih lanjut jika pihaknya telah mendapatkan salinan dokumen UU tersebut.
"Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," ujarnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan salinan dokumen memang belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti Sekretariat Negara.
"Salinan UU masih diautentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," kata Widodo seperti dilansir Antara.
[Gambas:Video CNN]
Revisi UU KPK yang disahkan dalam paripurna pemerintah dan DPR pada 17 SEptember lalu itu masuk Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK. Ia diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.
KPK sebelumnya mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.
Poin pelemahan itu misalnya KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK, pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ada risiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.
(ani/kid)
Namun, dua hari sudah undang-undang itu berlaku, pihak KPK mengaku belum mengetahui salinan terbaru yang sudah masuk ke dalam lembaran negara itu.
"Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini," ujar Febri saat dikonfirmasi, Jumat (18/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," ujarnya.
"Salinan UU masih diautentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," kata Widodo seperti dilansir Antara.
[Gambas:Video CNN]
Revisi UU KPK yang disahkan dalam paripurna pemerintah dan DPR pada 17 SEptember lalu itu masuk Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK. Ia diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.
KPK sebelumnya mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.
Poin pelemahan itu misalnya KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK, pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ada risiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK