Soal Foto Jokowi, Wali Kota Jakarta Utara Buka Suara
CNN Indonesia
Selasa, 22 Okt 2019 05:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Sigit Wijatmoko buka suara terkait kehebohan kabar pihaknya tidak ada anggaran untuk mengganti foto Presiden dan Wakil Presiden yang baru, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di kantornya.
Sebelumnya menurut sejumlah pemberitaan, kantor Wali Kota Jakarta Utara disebut tidak memiliki anggaran untuk mengganti foto tersebut. Hal ini pun dikabarkan juga terjadi pada masa kepemimpinan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Itu saya lagi klarifikasi ya ke jajaran saya karena kan tidak semuanya itu kita bicara hanya berdasarkan nomenklatur mata anggaran," kata Sigit kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Senin (21/10).
Sigit menjelaskan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara akan mengikuti standar dan ketentuan terkait pemasangan lambang negara yang salah satunya adalah foto presiden dan wakil presiden.
Ia menerangkan bahwa pemasangan sejumlah atribut terkait ketentuan kantor pemerintahan tidak selalu harus dilihat dari anggaran yang ada.
"Ya itu (pernyataan tidak ada anggaran) saya bilang salah. Kalau kita bilang mekanisme anggaran, kita kan bicara budget APBD DKI sudah terbuka. Bisa dilihat di website. Tapi terhadap pernyataan tersebut saya sampaikan bahwa aturan yang melekat pada setiap instansi pemerintah ini berlaku," kata Sigit.
Lebih lanjut ia menyebut bahwa kebutuhan seperti kelengkapan alat kerja, kantor hingga pemasangan lambang negara menurutnya harus sesuai dengan standar dan tidak bisa sembarangan.
"Saya pastikan tidak ada pembedaan antara pemerintah kota administrasi Jakarta Utara dengan pemerintah lainnya di Indonesia," kata Sigit.
"Misalnya diberikan, ini ada penyediaan, kita bicara misalnya foto tersebut ini kan harus diberikan atau dicetak oleh lembaga resmi negara, distribusinya juga kan bukan kita beli foto sembarang dong," tambahnya.
Sebelumnya kabar tersebut santer beredar di sejumlah media. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Win Bawar mengatakan pihaknya menyisihkan tunjangan kerja daerah untuk mengadakan pergantian 15 pasang foto di kantor wali kota. (ani/end)
Sebelumnya menurut sejumlah pemberitaan, kantor Wali Kota Jakarta Utara disebut tidak memiliki anggaran untuk mengganti foto tersebut. Hal ini pun dikabarkan juga terjadi pada masa kepemimpinan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Itu saya lagi klarifikasi ya ke jajaran saya karena kan tidak semuanya itu kita bicara hanya berdasarkan nomenklatur mata anggaran," kata Sigit kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Senin (21/10).
Sigit menjelaskan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara akan mengikuti standar dan ketentuan terkait pemasangan lambang negara yang salah satunya adalah foto presiden dan wakil presiden.
Ia menerangkan bahwa pemasangan sejumlah atribut terkait ketentuan kantor pemerintahan tidak selalu harus dilihat dari anggaran yang ada.
Lebih lanjut ia menyebut bahwa kebutuhan seperti kelengkapan alat kerja, kantor hingga pemasangan lambang negara menurutnya harus sesuai dengan standar dan tidak bisa sembarangan.
"Saya pastikan tidak ada pembedaan antara pemerintah kota administrasi Jakarta Utara dengan pemerintah lainnya di Indonesia," kata Sigit.
"Misalnya diberikan, ini ada penyediaan, kita bicara misalnya foto tersebut ini kan harus diberikan atau dicetak oleh lembaga resmi negara, distribusinya juga kan bukan kita beli foto sembarang dong," tambahnya.
Sebelumnya kabar tersebut santer beredar di sejumlah media. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Win Bawar mengatakan pihaknya menyisihkan tunjangan kerja daerah untuk mengadakan pergantian 15 pasang foto di kantor wali kota. (ani/end)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK