PKS Tegaskan Jadi Oposisi Jokowi Meski Pilihan Berat

CNN Indonesia
Selasa, 22 Okt 2019 14:17 WIB
PKS menyebut sikap oposisi atau berada di luar pemerintahan dilakukan sebagai upaya menjaga marwah demokrasi di Indonesia.
Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman menegaskan sikap partai untuk berada di luar pemerintahan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya akan tetap berada di luar pemerintahan atau oposisi. Ia meminta agar para kader dapat menyampaikan sikap ini dengan tegas dan jelas tanpa arogan karena oposisi sendirian.

Sohibul mengakui sikap untuk menjadi oposisi ini bukan pilihan ideal melainkan justru pilihan berat.

"Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif, namun tetap rendah hati. Ketahuilah ini bukan pilihan ideal, bahkan pilihan berat," ujar Sohibul melalui keterangan tertulis, Selasa (22/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sohibul mengklaim sikap untuk berada di luar pemerintahan ini merupakan bentuk tanggung jawab menjaga marwah demokrasi. Apalagi mayoritas partai di parlemen kini mendukung pemerintahan Joko Widodo.
"Di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa tanggung jawab menjaga marwah demokrasi yang sudah menjadi pilihan jalan politik PKS dan juga bangsa ini, dengan memilih tetap di luar pemerintahan," katanya.

Sohibul meminta pada seluruh kader PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain.

Ia juga meminta agar para kader tetap menghormati sikap politik pihak lain, begitu pula sebaliknya.

"Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi," ujar Sohibul.
[Gambas:Video CNN]

Jokowi diketahui mulai memanggil sejumlah nama yang disebut-sebut masuk dalam kabinet pemerintahan sejak kemarin. Sejumlah nama dipanggil secara berurutan ke istana.

Mereka mengaku ditawari Jokowi untuk mengisi posisi menteri meski tak dijelaskan secara terperinci pos kementerian yang dimaksud.

Jokowi sebelumnya pernah menyampaikan porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen. Ia juga menyebut soal menteri yang berusia muda.
(psp/ain)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER