PAN soal Prabowo Jadi Menteri Jokowi: Ingin Bersihkan Nama

CNN Indonesia | Selasa, 22/10/2019 23:15 WIB
PAN soal Prabowo Jadi Menteri Jokowi: Ingin Bersihkan Nama Jokowi minta bantuan Prabowo urus bidang pertahanan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengaku kaget saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Menteri di bidang Pertahanan.

Ia lantas menduga motif utama Prabowo bergabung ke pemerintahan karena ingin membersihkan nama baiknya yang belakangan ini penuh dengan pro kontra di tengah-tengah masyarakat.

"Tapi ya sudah lah mungkin itu juga mimpi besar Pak Prabowo bisa aktif kembali, atau mungkin bisa membersihkan nama baiknya selama ini banyak pro kontra ya kan," kata Yandri di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10).


Meski demikian, Yandri mengaku tak mempersoalkan keputusan Prabowo tersebut. Ia menyatakan keputusan itu merupakan hak prerogatif Prabowo dan Jokowi sebagai presiden RI.


Menurutnya, tak ada yang mustahil terjadi di percaturan politik tanah air saat ini. Ia menekankan tak ada lawan dan kawan yang abadi di dunia politik Indonesia. 

"Jadi itu hak penuh pak Jokowi disambut oleh pak Prabowo ya itu lah politik kita. Bahwa hari ini kawan yang lalu bisa berseberangan itu adalah hal biasa," kata dia

Selain itu, Yandri lantas membeberkan bahwa Gerindra yang awalnya meminta jatah menteri kepada Jokowi. Ia mengatakan bahwa Gerindra dipastikan tak akan menolak dan pasti mengambil keputusan tersebut bila ditawari menteri oleh Jokowi. 

"Ya orang minta gimana mau menolak. Gerindra dari awal memang minta, enggak mungkin menolak," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Yandri lantas menyarankan agar Prabowo mampu mengikuti arahan dan pelbagai program yang akan direncanakan oleh presiden Jokowi. Sebab, saat ini Prabowo berstatus sebagai pembantu presiden bukan lagi sebagai calon presiden.

"Kalau perbedaannya sangat keras, saya kira enggak akan terjadi. Karena enggak mungkin seorang menteri melawan kebijakan presiden. Bisa di-reshuffle nanti Pak  Prabowo," kata dia.

(rzr/DAL)