Jokowi Sebut Bahlil Wakil Papua di Kabinet Indonesia Maju
CNN Indonesia
Kamis, 24 Okt 2019 18:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik kemarin sudah memiliki wakil dari Papua, yakni Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
BKPM merupakan lembaga setingkat menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Jokowi berkata selain Bahlil, wakil Papua juga akan diakomodasi dalam jabatan Wakil Menteri.
"Pak Bahlil itu kan dari Papua. Nanti ada lagi di wakil menteri, ada juga," ujar Jokowi kepada wartawan, Kamis (24/10).
Dengan satu jabatan lain di kursi wakil menteri, Jokowi menyebut akan ada dua perwakilan dari Papua.
Jokowi bilang total kursi Wakil Menteri akan diputuskan malam ini untuk kemudian segera dilantik. Namun dia masih merahasiakan berapa total kursi untuk wakil menteri.
Tokoh Papua Natalius Pigai sebelumnya mempertanyakan ketiadaan tokoh Papua dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, Bahlil bukanlah perwakilan Papua. Bahlil terlahir dari pasangan orang tua berasal dari Tomia dan Binongko, Buton. Bahlil juga lahir di Banda, Maluku Utara, 7 Agustus 1976.
Bahlil, sebelumnya juga mengklaim sebagai perwakilan dari Fakfak Barat karena dibesarkan di wilayah itu. Natalius pun mempertanyakan terpilihnya Bahlil.
"Kalau presiden kenapa mesti percaya Bahlil begitu saja, kan ada Lenis Kogoya, ada Ngabalin tahu tentang Bahlil karena Ngabalin lahir di Fakfak meskipun bukan asli, ada intelijen yang bisa pastikan," katanya.
Terkait ketiadaan perwakilan menteri dari papua, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden, Mochammad Fadjroel Rahman mengatakan pemilihan menteri tidak hanya didasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan saja.
Kata Fadjroel, presiden menyatakan bahwa susunan kabinet menunjukkan kabinet yang terdiri dari putra-putri terbaik Indonesia.
"Inilah wajah Indonesia yang terbaik," jelasnya.
Wakil menteri
Menurut Jokowi wakil menteri sangat dibutuhkan untuk membantu menteri. Dia mencontohkan kebutuhan di Kementerian BUMN.
"Misalnya di BUMN, kalau memang menterinya membutuhkan wakil menteri sampai tiga, dan itu diperlukan, kita tahu BUMN kita berapa? 140-an perusahaan," ujar Jokowi.
"Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu, perlu pengawasan, perlu dikontrol, perlu cek, ya kalau memang diperlukan itu ya enggak apa-apa," imbuh Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan telah menyarankan Presiden Jokowi agar segera menunjuk wakil menteri. Menurut PPP idealnya ada lima pos kementerian yang membutuhkan wakil menteri.
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi merinci lima pos itu yakni Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan," kata sosok yang akrab disapa Awiek itu dalam keterangan resmi, Rabu (23/10).
(fra/wis)
BKPM merupakan lembaga setingkat menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Jokowi berkata selain Bahlil, wakil Papua juga akan diakomodasi dalam jabatan Wakil Menteri.
Dengan satu jabatan lain di kursi wakil menteri, Jokowi menyebut akan ada dua perwakilan dari Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil, sebelumnya juga mengklaim sebagai perwakilan dari Fakfak Barat karena dibesarkan di wilayah itu. Natalius pun mempertanyakan terpilihnya Bahlil.
Terkait ketiadaan perwakilan menteri dari papua, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden, Mochammad Fadjroel Rahman mengatakan pemilihan menteri tidak hanya didasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan saja.
Kata Fadjroel, presiden menyatakan bahwa susunan kabinet menunjukkan kabinet yang terdiri dari putra-putri terbaik Indonesia.
"Inilah wajah Indonesia yang terbaik," jelasnya.
 Bahlil Lahadalia. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) |
Wakil menteri
Menurut Jokowi wakil menteri sangat dibutuhkan untuk membantu menteri. Dia mencontohkan kebutuhan di Kementerian BUMN.
"Misalnya di BUMN, kalau memang menterinya membutuhkan wakil menteri sampai tiga, dan itu diperlukan, kita tahu BUMN kita berapa? 140-an perusahaan," ujar Jokowi.
"Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu, perlu pengawasan, perlu dikontrol, perlu cek, ya kalau memang diperlukan itu ya enggak apa-apa," imbuh Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan telah menyarankan Presiden Jokowi agar segera menunjuk wakil menteri. Menurut PPP idealnya ada lima pos kementerian yang membutuhkan wakil menteri.
"Sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan," kata sosok yang akrab disapa Awiek itu dalam keterangan resmi, Rabu (23/10).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK