Massa Aksi 28 Oktober di Surabaya Bawa Isu Perppu KPK

CNN Indonesia | Senin, 28/10/2019 16:31 WIB
Massa Aksi 28 Oktober di Surabaya Bawa Isu Perppu KPK Mahasiswa dan buruh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Farid)
Surabaya, CNN Indonesia -- Ratusan massa buruh dan mahasiswa dari berbagai elemen yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Persatuan Perjuangan Rakyat, mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya.

Juru bicara aliansi, Abdurrokhim, mengatakan setidaknya ada 10 poin yang dituntut pihaknya dalam aksi ini. Di antaranya adalah meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak hanya itu, massa juga meminta agar Jokowi mencabut mandat pimpinan KPK yang baru yakni, Firli Bahuri Cs yang akan bertugas Desember mendatang.


"Kami mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu KPK dan mencabut mandat pimpinan KPK terpilih yang bermasalah," kata Abdurrokhim, di sela aksi, Senin (28/10).


Lebih lanjut, pihaknya juga menolak sejumlah RUU yang dinilai bermasalah dan tak berpihak pada kepentingan rakyat. Di antaranya RKUHP, Petanahan, PSDN, Ketenagakerjaan, Keamanan dan Ketahanan Siber, Sumber Daya Air, Minerba, Budidaya Pertanian, Perkelapasawitan, dan segala RUU yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Kami mendesak pemerintah untuk mencabut segala Undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat melalui Perppu atau jalur konstitusional lainnya," tambah dia.

Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Perampasan Aset.

Abdurrokhim juga mengatakan pemerintah juga harus mengusut tuntas kerusakan ekologis di seluruh Indonesia, memidanakan korporasi pembakar hutan dan perusak lingkungan, serta cabut izinnya.

[Gambas:Video CNN]

Pihaknya juga, menolak dwifungsi keterlibatan TNI dan Polri di segala bentuk jabatan sipil, serta menuntut pemerintah menarik mundur seluruh militer, menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, menjamin hak demokrasi serta membuka akses jurnalis internasional di tanah Papua dan Papua Barat.

Abdurrokhim juga mengatakan pihaknya juga menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan komersialisasi pendidikan.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk melindungi aktivis pegiat HAM, lingkungan, anti-korupsi serta menjamin hak-hak demokrasi rakyat," kata dia.


Seluruh butir tuntutan tersebut, kata Abdurrokhim, adalah bukti perlawanan sekaligus kesaksian rakyat yang melihat, mendengar dan merasakan sakitnya penderitaan negara di bawah kaki oligarki.

"Dengan demikian jelas bahwasanya reformasi telah berada di titik nadir, sebab dikorupsi oleh para reformis gadungan yang justru mengkhianati cita-cita bangsa," kata dia.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sejumlah mahasiswa dan massa buruh berangsur terus berdatangan. Sementara aparat kepolisian terus menjaga ketat di depan Kantor Gubernur Jatim. Nampak pula mobil meriam air dan pagar kawat berduri terpasang.

(frd/DAL)