Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Surabaya, Bawa Isu HAM dan KPK

CNN Indonesia | Senin, 28/10/2019 17:42 WIB
Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Surabaya, Bawa Isu HAM dan KPK Ilustrasi mahasiswa Papua. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Surabaya, CNN Indonesia -- Aksi Aliansi Persatuan Perjuangan Rakyat, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, oleh sejumlah elemen buruh dan mahasiswa, juga diikuti oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi sejumlah mahasiswa Papua juga membentangkan poster bertuliskan, "We are Veronica Koman", "Vero Our Hero", "Buka Akses Jurnalis di Papua", dan "Bebaskan tanpa syarat tahanan politik Papua".

Salah satu perwakilan AMP, mengatakan keikutsertaan mahasiswa Papua dalam aksi ini adalah bukti bahwa rakyat Papua juga peduli terhadap kondisi bangsa yang tengah terancam oleh oligarki.


"Negara ini sedang sakit kawan, kita dari Aliansi Mahasiswa Papua bergabung di sini, kami menunjukkan bahwa kami memang peduli pada rakyat yang tertindas," kata perwakilan AMP, melalui pengeras suara, Senin (28/10).


Ia menyebutkan ada sejumlah poin yang dituntut pihaknya, yakni mendesak pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk mencabut segala RUU yang merugikan rakyat, serta yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan, yang pertama yakni soal penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua sejak 1961 hingga sekarang.

"Kita ingat peristiwa terjadi di Papua, dan masih sangat segar diingatkan kita, yaitu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sejak 61 hingga sekarang," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, mahasiswa Papua juga menuntut pemerintah untuk memberikan keterbukaan informasi dan memberikan akses terhadap jurnalis internasional di tanah Papua.

"Sampai sekarang, di Papua, kondisi Papua sedang tidak baik-baik saja, papua masih gelap dari dunia informasi, akses jurnalis dibatasi," kata dia.

Lebih lanjut, AMP juga menuntut pemerintah agar segera membebaskan tanpa syarat serta melepaskan aktivis kemanusiaan, dari jerat kriminalisasi.

"Rakyat Indonesia dan aktivis yang sadar dan bersolidaritas dengan rakyat Papua malah dikriminalisasi oleh negara. Maka kami desak pemerintah untuk membebaskan mereka," kata dia.

Tak hanya itu, AMP juga mendesak pemerintah untuk segara menarik ribuan pasukan militer yang saat ini tengah berada di Papua dan Papua Barat.

(frd/DAL)