Fadli Zon Janji Tetap Kritis Meski Prabowo Jadi Menteri
CNN Indonesia
Senin, 04 Nov 2019 16:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku berjanji akan tetap mengkritisi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin meski Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah bergabung dalam koalisi dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Fadli mengatakan sikap kritis harus terus dilakukan karena merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia saat ini.
"Oh saya akan tetap mengkritisi. Karena sikap kritis itu adalah bagian dari vitamin dari demokrasi. Kalau cara berpikirnya karena ini sudah di koalisi terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu nggak ngerti demokrasi," kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (4/11).
Lebih lanjut, Fadli mengaku selama lima tahun belakangan kerap mengkritik pemerintahan Jokowi sebagai tanda sayang. Ia mengatakan bahwa semua kritikannya itu sebagai bukti memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara.
"Kalau ada orang mau masuk ke jurang, kita enggak kasih tahu ada jurang, itu sebenarnya orang itu tidak sayang sama bangsa dan negaranya. Ketimbang diam apalagi sekadar menjadi penjilat," kata dia.
Selain itu, Fadli lantas bercerita bahwa usulan Prabowo untuk mengisi kursi Menteri Pertahanan di kabinet Indonesia Maju merupakan ide dan usulannya pada awal Agustus 2019 lalu. Disamping usulan terkait kedaulatan pangan dan energi.
Fadli mengaku Prabowo dan Partai Gerindra pasti bisa berbuat banyak untuk Indonesia di sektor pertahanan dan kedaulatan pangan tersebut. Sebab, tugas utama eksekutif adalah memiliki kewenangan mengesekusi pelbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
[Gambas:Video CNN]
"Tugas di eksekutif namanya saja eksekutif, eksekusi, melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan. Tapi kalau dia legislatif, saya kira tugasnya agak berbeda. Termasuk tugas pengawasan, checks and balances itu adalah perintah konstitusi kita," kata dia.
Diketahui, terdapat dua kader Partai Gerindra yang masuk mengisi pos menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Mereka di antaranya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Ketua BKSAP
Fadli Zon juga resmi dilantik sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Senin (4/11).
Ia akan dibantu oleh empat wakil ketua BKSAP lainnya seperti Charles Honoris dari F-PDIP, Putu Supadma Rudana dari F-Demokrat, Mardani Ali Sera dari F-PKS, dan Hafisz Tohir dari F-PAN.
Penetapan para pimpinan BKSAP DPR itu dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai pimpinan sementara. Sebelum disahkan, Azis bertanya terlebih dulu kepada para anggota dewan untuk meminta persetujuan.
"Apakah usulan nama-nama tersebut bisa disetujui?" tanya Azis.
"Setuju," jawab anggota BKSAP yang hadir.
Usai dilantik, Fadli berencana untuk memperioritaskan tugas BKSAP sebagai sarana diplomasi antarparlemen dunia. Ia mengatakan nanti BKSAP akan bertugas memprioritaskan 'fast track diplomacy' untuk kepentingan Indonesia di dunia internasional melalui parlemen.
"Termasuk isu-isu yang akan kami back up dan dukung diplomasi terkait isu Papua, kita punya forum yg disebut Indoensia-Pacific Parlementary Partnership. Lalu isu-isu SDG yang merupakan agenda dunia dan Indonesia tentu saja, 17 poin itu, dan isu-isu kawasan perbatasan, regional, konflik-konflik, human rights, termasuk soal Palestina," kata Fadli.
(rzr/asa)
Fadli mengatakan sikap kritis harus terus dilakukan karena merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia saat ini.
"Oh saya akan tetap mengkritisi. Karena sikap kritis itu adalah bagian dari vitamin dari demokrasi. Kalau cara berpikirnya karena ini sudah di koalisi terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu nggak ngerti demokrasi," kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada orang mau masuk ke jurang, kita enggak kasih tahu ada jurang, itu sebenarnya orang itu tidak sayang sama bangsa dan negaranya. Ketimbang diam apalagi sekadar menjadi penjilat," kata dia.
Fadli mengaku Prabowo dan Partai Gerindra pasti bisa berbuat banyak untuk Indonesia di sektor pertahanan dan kedaulatan pangan tersebut. Sebab, tugas utama eksekutif adalah memiliki kewenangan mengesekusi pelbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
[Gambas:Video CNN]
"Tugas di eksekutif namanya saja eksekutif, eksekusi, melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan. Tapi kalau dia legislatif, saya kira tugasnya agak berbeda. Termasuk tugas pengawasan, checks and balances itu adalah perintah konstitusi kita," kata dia.
Diketahui, terdapat dua kader Partai Gerindra yang masuk mengisi pos menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Mereka di antaranya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Ketua BKSAP
Fadli Zon juga resmi dilantik sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Senin (4/11).
Ia akan dibantu oleh empat wakil ketua BKSAP lainnya seperti Charles Honoris dari F-PDIP, Putu Supadma Rudana dari F-Demokrat, Mardani Ali Sera dari F-PKS, dan Hafisz Tohir dari F-PAN.
Penetapan para pimpinan BKSAP DPR itu dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai pimpinan sementara. Sebelum disahkan, Azis bertanya terlebih dulu kepada para anggota dewan untuk meminta persetujuan.
"Apakah usulan nama-nama tersebut bisa disetujui?" tanya Azis.
"Setuju," jawab anggota BKSAP yang hadir.
 Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jadi bagian dari Kabinet Jokowi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono_ |
"Termasuk isu-isu yang akan kami back up dan dukung diplomasi terkait isu Papua, kita punya forum yg disebut Indoensia-Pacific Parlementary Partnership. Lalu isu-isu SDG yang merupakan agenda dunia dan Indonesia tentu saja, 17 poin itu, dan isu-isu kawasan perbatasan, regional, konflik-konflik, human rights, termasuk soal Palestina," kata Fadli.
(rzr/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK