Soal PK Koruptor, KY Hargai Hakim Meski Putusan Kontroversial

CNN Indonesia | Kamis, 07/11/2019 00:15 WIB
Soal PK Koruptor, KY Hargai Hakim Meski Putusan Kontroversial Ketua KY Jaja Ahmad Jayus meminta publik melaporkan hakim yang terindikasi melanggar etika dalam penanganan PK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Yudisial (KY) menyatakan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan sejumlah terpidana korupsi ke Mahkamah Agung (MA) sepenuhnya menjadi kewenangan hakim.

Hal ini dikatakan terkait desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar MA menolak PK yang diajukan 21 terpidana kasus korupsi, di antaranya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, eks Ketua Mahkamah Partai NasDem OC Kaligis, hingga mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menuturkan pihaknya tak dapat menindak permohonan PK yang diajukan para terpidana korupsi. Kecuali ada laporan terkait dugaan penyalahgunaan yang dilakukan hakim agung dalam memutus PK.


"Tentu kita menghargai kewenangan independensi para hakim. Sejauh proses memutuskannya itu sesuai independensi tanpa ada campur tangan apapun juga, itu harus dihargai," ujar Jaja di kantor wapres, Jakarta, Rabu (6/11).

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak dalam pengabulan PK kasus korupsi tersebut, Jaja mengatakan ada ruang bagi publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim.

[Gambas:Video CNN]
"Apakah keputusan itu bersifat kontroversial atau tidak kontroversial, sejauh itu merupakan pelaksanaan independensi hakim, itu harus kita hargai. Di sisi lain, kalau ditemukan indikasi di balik itu, silakan melapor ke KY," kata dia.

Jaja menekankan bahwa proses PK harus dilakukan secara transparan. "Kita harus sosialisasikan kepada masyarakat luas terhadap putusan, apakah bersifat kontroversial atau tidak. Sejauh itu independensi hakim, harus dihargai," katanya.

ICW sebelumnya mendesak MA menolak seluruh permohonan PK dari para terpidana kasus korupsi. Saat ini, ada  21 terpidana kasus korupsi yang pernah ditangani oleh KPK yang sedang mengajukan PK.

(psp/arh)