Jakarta, CNN Indonesia --
Gerakan Pemuda Ansor menyatakan Indonesia bukan negara agama maupun sekuler. Ketua PW GP Ansor Papua Amir Matupun mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang berideologi
Pancasila dengan bingkai NKRI.
"[Indonesia] bukan negara agama maupun negara sekuler," ujar Amir membacakan hasil Rakornas GP Ansor di Kantor GP Ansor, Jakarta, Kamis (7/11).
Amir menuturkan GP Ansor bakal melawan dan berjihad jika ada orang atau kelompok-kelompok yang ingin mengubah atau menjadikan Indonesia sebagai negara Daulah Islamiyah atau Khilafah maupun sekuler.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Amir menyampaikan radikalisme agama yang berkembang dalam kurun delapan tahun ke belakang sudah sangat mengkhawatirkan. GP Ansor menilai kondisi itu sangat berbahaya bahkan sudah masuk kategori darurat radikalisme.
"Hal inilah yang membuat GP Ansor dan Banser prihatin dan berusaha senantiasa dalam garda terdepan untuk melawannya," ujarnya.
Di sisi lain, Amir mengatakan pihaknya meminta Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Fachrul Razi untuk secara khusus dan serius memberantas radikalisme yang berkembang, baik di masyarakat atau di lingkup institusi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia berkata pihaknya mendukung, mengapresiasi, serta melihat kebijakan Jokowi saat ini membuktikan negara hadir dalam memberantas radikalisme.
"Hal ini bagi GP Ansor dan Banser merupakan berkah karena dalam melawan radikalisme menjadi lebih ringan," ujar Amir.
Selanjutnya, Amir menyampaikan dukungan GP Ansor kepada pemerintah selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan. GP Ansor, kata dia, akan menjadi mitra strategis jika pemerintah berpihak pada komitmen tersebut.
"Jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda," ujarnya.
Lebih dari itu, Amir berkata GP Ansor menolak kerja sama dalam bentuk apapun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum, dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.
"Kerja sama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari," ujar Amir.
[Gambas:Video CNN] (jps/pmg)