Jokowi Pangkas Jabatan PNS Eselon IV Dulu Baru III
CNN Indonesia
Selasa, 12 Nov 2019 02:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan memangkas struktur jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk posisi Eselon IV terlebih dulu. Setelahnya, barulah dilanjutkan ke Eselon III.
Itu merupakan realisasi dari wacana yang dinyatakannya saat pelantikan presiden pada 20 Oktober lalu.
Sang kepala negara mengatakan tata cara pemangkasan Eselon IV masih dipersiapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. Tata cara pemangkasan yang dipersiapkan, katanya, menyangkut pengurangan PNS di seluruh kementerian/lembaga.
"Saya kira KemenPANRB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas pertama mungkin Eselon IV terlebih dahulu di tiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya," ungkap Jokowi saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).
Sayangnya, Jokowi masih belum memberi kepastian kapan perubahan struktur jabatan di tubuh kementerian akan efektif diberlakukan. Namun, ia menekankan kebijakan tersebut perlu dilakukan agar kerja para abdi negara lebih efisien.
Selain itu, ia meminta para PNS di kementerian bisa mengubah cara pandang dan pola kerja mereka dari prosedur ke hasil.
"Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goal-nya justru tidak dilihat," katanya.
Kemudian, ia turut mengingatkan agar dilakukan reformasi regulasi. Caranya, dengan menyederhanakan berbagai aturan yang masih tumpang tindih dan menyulitkan bagi dunia usaha dan masyarakat.
Salah satunya dengan kebijakan penyatuan sejumlah undang-undang alias omnibus law, sehingga aturan hukum yang sejenis dan terkait pada suatu sektor bisa disinkronkan menjadi satu aturan saja. Misalnya yang tengah ingin dibuat adalah UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
"Reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran dan secara pararel dengan pemangkasan regulasi yang ada," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo mengatakan pemangkasan eselon akan dimulai di kementeriannya. Bahkan, sambung Tjahjo, KemenPANRB siap menjadi pelopor dari kebijakan baru Jokowi itu.
"Kalau kita mau meminta Kementerian dan Lembaga lain memangkas eselon, harus dimulai dari Kemenpan RB sebagai contoh," kata Tjahjo akhir Oktober lalu.
Tjahjo menargetkan pemangkasan eselon di sejumlah kementerian/lembaga dapat dirampungkan paling lama dalam satu tahun. Ia pun bahkan mengatakan telah berjanji akan mundur dari jabatannya kepada Jokowi bila tidak dapat menyelesaikan instruksi tersebut.
(uli/kid)
Itu merupakan realisasi dari wacana yang dinyatakannya saat pelantikan presiden pada 20 Oktober lalu.
Sang kepala negara mengatakan tata cara pemangkasan Eselon IV masih dipersiapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. Tata cara pemangkasan yang dipersiapkan, katanya, menyangkut pengurangan PNS di seluruh kementerian/lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goal-nya justru tidak dilihat," katanya.
Kemudian, ia turut mengingatkan agar dilakukan reformasi regulasi. Caranya, dengan menyederhanakan berbagai aturan yang masih tumpang tindih dan menyulitkan bagi dunia usaha dan masyarakat.
Salah satunya dengan kebijakan penyatuan sejumlah undang-undang alias omnibus law, sehingga aturan hukum yang sejenis dan terkait pada suatu sektor bisa disinkronkan menjadi satu aturan saja. Misalnya yang tengah ingin dibuat adalah UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
"Reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran dan secara pararel dengan pemangkasan regulasi yang ada," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo mengatakan pemangkasan eselon akan dimulai di kementeriannya. Bahkan, sambung Tjahjo, KemenPANRB siap menjadi pelopor dari kebijakan baru Jokowi itu.
"Kalau kita mau meminta Kementerian dan Lembaga lain memangkas eselon, harus dimulai dari Kemenpan RB sebagai contoh," kata Tjahjo akhir Oktober lalu.
Tjahjo menargetkan pemangkasan eselon di sejumlah kementerian/lembaga dapat dirampungkan paling lama dalam satu tahun. Ia pun bahkan mengatakan telah berjanji akan mundur dari jabatannya kepada Jokowi bila tidak dapat menyelesaikan instruksi tersebut.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK