Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Hormati Putusan Hakim

CNN Indonesia | Selasa, 12/11/2019 15:18 WIB
Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Hormati Putusan Hakim Tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim kuasa hukum Imam Nahrawi menyatakan bakal langsung berembuk untuk menyiapkan langkah hukum pascapenolakan gugatan praperadilan eks Menpora tersebut. Sebelumnya hakim tunggal praperadilan Elfian memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Imam Nahrawi.

Ketua tim kuasa hukum, Saleh mengatakan menghormati putusan tersebut. Kendati begitu ia memberikan sejumlah catatan salah satunya soal bukti KPK berupa berita acara permintaan keterangan di tahap penyelidikan.

"Langkah selanjutnya, ya kami duduk bersama tim sekaligus berkoordinasi dengan Pak Imam Nahrawi langkah hukum selanjutnya seperti apa," sambung Saleh lagi.


Sebelumnya, dakan pertimbangan putusan, hakim tunggal praperadilan Elfian menyatakan penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka telah memenuhi dua alat bukti yang sah berupa saksi dan surat. Hakim juga berpendapat permohonan praperadilan yang mempersoalkan penahanan pun tak beralasan hukum.

Dalil permohonan Imam menyebut ada cacat hukum pada perintah penahanan lantaran sejumlah pemimpin KPK termasuk Agus Rahardjo saat itu melakukan konferensi pers untuk menyerahkan mandat ke Presiden RI. Kondisi itu, dalam pertimbangan hakim, membuat perintah penahanan juga penyidikan itu penetapannya tak memenuhi syarat kolektif kolegial dan tidak sah.

"Secara de facto pimpinan KPK yang menyatakan mengundurkan diri tersebut masih melaksanakan tugasnya. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka di KPK tidak pernah ada kekosongan pimpinan," kata hakim Elfian.

Dengan begitu surat perintah penahanan pun sah. Hal lain adalah salah satu argumen praperadilan Imam Nahrawi yang menyinggung pemberlakuan Undang-Undang KPK yang baru.

Hakim dalam pertimbangannya lantas mengutip Pasal 70C UU Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan "pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai, harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".
[Gambas:Video CNN]

"Menimbang bahwa oleh karena UU Nomor 19 Tahun 2019 mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, maka segala tindakan termohon [KPK] berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum tanggal 17 Oktober adalah sah," jelas hakim.

Setelah mencermati bukti KPK, hakim menyatakan segala tindakan dalam kasus ini terjadi sebelum 17 Oktober 2019. Dengan begitu semua penindakan tersebut dinilai sah dan berdasar pada hukum. (ika/ain)