Pandangan tersebut ia sampaikan terkait rencana pemerintah melibatkan Ahok dalam mengurus salah satu perusahaan BUMN.
"Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati bukan emosi dalam memimpin lembaga," tutur politikus yang akrab disapa Awiek itu dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (14/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Awiek menghormati keputusan pemerintah bila Ahok ditempatkan untuk mengurus salah satu perusahaan BUMN. Keputusan tersebut merupakan kewenangan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk menentukan seseorang yang berhak memimpin perusahaan BUMN.
Selain itu, Awiek juga mendesak agar Ahok untuk sesegera mungkin mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Sebab, para pimpinan dan jajaran BUMN sendiri tak diperbolehkan untuk merangkap sebagai kader parpol.
"Karena BUMN harus steril dari parpol, maka ahok harus mundur dari parpol," tuturnya.
Ahok dikabarkan bakal mengisi posisi pimpinan di salah satu perusahaan BUMN usai bertemu Menteri BUMN Erick, Rabu (13/11). Ahok mengaku banyak berbicara dengan Erick soal perusahaan BUMN dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam.
Berdasarkan penuturan Ahok, Erick ingin melibatkan Ahok untuk mengurus satu dari 115 perusahaan pelat merah (jumlah perusahaan BUMN berdasarkan situs resmi BUMN.go.id).
"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok usai pertemuan dengan Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/11).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Ahok akan ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengurus BUMN di sektor energi.
"Ya kira-kira begitulah (sektor energi)," kata Luhut di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).
Namun, Luhut masih enggan menyebut secara gamblang perusahaan BUMN mana yang akan diurus Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Saat dicecar apakah Ahok akan menduduki posisi penting di Pertamina atau PLN, Luhut masih bungkam.
Lihat juga:Jokowi: Indonesia Bukan Negara Peraturan |