Wamenhan Waspadai Serangan Siber Via Konten Hoaks

CNN Indonesia | Rabu, 20/11/2019 09:10 WIB
Wamenhan Waspadai Serangan Siber Via Konten Hoaks Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono mewaspadai serangan siber lewat konten hoaks. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut serangan siber di Indonesia gencar dilakukan lewat konten hoaks yang bisa mengubah ideologi.

Ia menyebut Indonesia tengah masuk dalam tatanan dunia baru yang ditandai dengan masyarakat Indonesia yang semakin 'melek' teknologi, contohnya dalam penggunaan teknologi mobile.

Meski begitu, mudahnya akses digital di hampir seluruh lapisan masyarakat ini justru menurut Trenggono membawa tantangan baru dalam persoalan ketahanan negara. Mengingat serangan pertahanan bukan lagi menyangkut perang antara muka, tetapi melalui jalur teknologi.


"Tatanan dunia baru ini membawa tantangan bagi ketahanan nasional karena bentuk serangan berubah dari fisik menjadi cyber," kata Trenggono seperti dikutip melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (20/11).

Menurut dia, saat ini hampir setiap hari Indonesia tengah mengalami serangan-serangan siber yang justru tak disadari oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]
Hal ini berkaitan dengan penyebaran informasi palsu atau hoaks yang disinyalir dilakukan untuk melunturkan paham-paham ideologi bangsa.

"Jika penyebar hoaks merasa berhasil menghancurkan ideologi seseorang, dia akan masuk dengan paham baru dan merusak tatanan yang ada," kata Trenggono.

Kondisi ini menurut dia harus diwaspadai, sebab di era 'cerdas' teknologi saat ini justru masih banyak pengguna teknologi yang belum cerdas dalam menerima informasi yang tersebar di dunia maya.

Oleh karena itu, menurut Trengggono untuk menghindari semakin menjamurnya konten hoaks, maka semua pihak harus ikut menjaga keamanan dan kedaulatan nasional dari serangan cyber ini.

Hal ini juga berlaku saat pemerintah dan semua pihak membuat sebuah konsep Smart City atau transformasi digital di semua sektor yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

"Keamanan dan kedaulatan negara terhadap itu harus masuk dalam perencanaan kala membuat jaringan, konten, dan aplikasi untuk membuat 'Smart' apapun bagi masyarakat," kata dia. (tst/arh)