Wali Kota Depok soal Jalan Berbayar: Kami Belum Siap
CNN Indonesia
Kamis, 21 Nov 2019 14:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar merupakan konsep yang bagus untuk mengurai kemacetan. Meskipun begitu, Idris mengatakan Depok saat ini belum siap menerapkan jalan berbayar di Jalan Margonda Raya lantaran minim sarana-prasarana penunjang.
"Bagi Depok penerapan ERP ini kalau saat ini belum. Belum siap Depoknya dan kami bukan menolak konsepnya, ya. Menolak untuk diterapkan saat ini," kata Idris kepada CNNIndonesia.com di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (21/11).
Idris berujar rencana penerapan jalan berbayar akan dimulai pada 2022. Dia telah berkomunikasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait hal ini.
Selama masa transisi menuju waktu tersebut, kata Idris, Pemerintah Kota Depok sedang melakukan perbaikan di seputar angkutan umum atau transportasi publik dan penataan jalan.
"Kita sudah tanya BPTJ. Itu baru kajian awal. Tahun ini itu kajian awal. Di RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) itu memang baru akan direncanakan penerapannya 2022. Artinya tahun depan sampai tahun 2022, tadi, transportasi publiknya it's ok; siap. Dan akses jalannya juga sudah siap," ucap Idris.
Perihal transportasi publik, ia mengatakan akan ada kerja sama dengan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan Damri. Selain itu nantinya juga angkutan kota (angkot) akan dipasang AC untuk kenyamanan penumpang.
Sementara terkait penataan jalan, Pemkot Depok sudah mengajukan usulan Terusan Jalan Juanda ke Pemerintah Pusat. Hal itu bertujuan agar akses menuju sejumlah daerah tidak hanya melewati Jalan Margonda saja. Kendati telah mengajukan usulan tersebut tiga tahun silam, namun tidak diperoleh perkembangan yang berarti.
"Jadi yang arah ke Cinere, arah ke Sawangan tidak harus melewati Margonda. Itu lewat nanti alternatif Terusan Juanda. Itu yang sudah kita usulkan 3-4 tahun lalu ke Pemerintah Pusat," ujarnya.
Atas dasar itulah Idris menyatakan pihaknya juga mengusulkan Terusan Juanda ini ke Pemerintah Pusat. "Kalau di 2020 misalnya, ini kan RAPBN belum disahkan nih, kita juga minta untuk dimasukkan itu," tambahnya.
Ia berujar, upaya lain yang tengah dilakukan untuk mengurai kemacetan adalah dengan pelebaran 28 meter Jalan Sawangan dan membangun jembatan alternatif Dipo di Jalan Kartini dan Jalan Raya Citayam. Dia mengatakan pada 2021 nanti juga akan dibangun underpass Citayam berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi.
"Pembangunan jalan underpass itu sudah disetujui tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi. Jadi berbagi, berkolaborasi, bahwa kita membebaskan lahannya. Karena jalan itu milik asetnya provinsi. Mereka yang membangun underpassnya," terangnya.
Idris melanjutkan masukan mengenai transportasi publik dan akses jalan terkait rencana penerapan jalan berbayar sudah diberitahu ke pihak BPTJ. Sementara masalah teknis seperti waktu penerapan dan kendaraan apa saja yang dikenakan kebijakan ERP, katanya, belum ada pembicaraan sama sekali.
"Belum. Semuanya belum siap," akunya.
Sebelumnya BPTJ memastikan jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. Lokasi tersebut meliputi Margonda, Depok; Daan Mogot, Tangerang; dan Kalimalang, Bekasi.
[Gambas:Video CNN] (ryn/pmg)
"Bagi Depok penerapan ERP ini kalau saat ini belum. Belum siap Depoknya dan kami bukan menolak konsepnya, ya. Menolak untuk diterapkan saat ini," kata Idris kepada CNNIndonesia.com di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (21/11).
Idris berujar rencana penerapan jalan berbayar akan dimulai pada 2022. Dia telah berkomunikasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait hal ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah tanya BPTJ. Itu baru kajian awal. Tahun ini itu kajian awal. Di RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) itu memang baru akan direncanakan penerapannya 2022. Artinya tahun depan sampai tahun 2022, tadi, transportasi publiknya it's ok; siap. Dan akses jalannya juga sudah siap," ucap Idris.
Sementara terkait penataan jalan, Pemkot Depok sudah mengajukan usulan Terusan Jalan Juanda ke Pemerintah Pusat. Hal itu bertujuan agar akses menuju sejumlah daerah tidak hanya melewati Jalan Margonda saja. Kendati telah mengajukan usulan tersebut tiga tahun silam, namun tidak diperoleh perkembangan yang berarti.
"Jadi yang arah ke Cinere, arah ke Sawangan tidak harus melewati Margonda. Itu lewat nanti alternatif Terusan Juanda. Itu yang sudah kita usulkan 3-4 tahun lalu ke Pemerintah Pusat," ujarnya.
 Kendaraan melintas di Jalan Margonda Raya, Depok. (Foto:Indrianto Eko Suwarso) |
Ia berujar, upaya lain yang tengah dilakukan untuk mengurai kemacetan adalah dengan pelebaran 28 meter Jalan Sawangan dan membangun jembatan alternatif Dipo di Jalan Kartini dan Jalan Raya Citayam. Dia mengatakan pada 2021 nanti juga akan dibangun underpass Citayam berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi.
"Pembangunan jalan underpass itu sudah disetujui tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi. Jadi berbagi, berkolaborasi, bahwa kita membebaskan lahannya. Karena jalan itu milik asetnya provinsi. Mereka yang membangun underpassnya," terangnya.
Idris melanjutkan masukan mengenai transportasi publik dan akses jalan terkait rencana penerapan jalan berbayar sudah diberitahu ke pihak BPTJ. Sementara masalah teknis seperti waktu penerapan dan kendaraan apa saja yang dikenakan kebijakan ERP, katanya, belum ada pembicaraan sama sekali.
"Belum. Semuanya belum siap," akunya.
Sebelumnya BPTJ memastikan jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. Lokasi tersebut meliputi Margonda, Depok; Daan Mogot, Tangerang; dan Kalimalang, Bekasi.
[Gambas:Video CNN] (ryn/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK