Dishub DKI Akan Awasi Ojek Online di Trotoar Lewat CCTV
CNN Indonesia
Jumat, 22 Nov 2019 15:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menertibkan ojek online yang parkir sembarangan di trotoar. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan pihaknya akan menerapkan Inteligent Transport System sebagai bentuk pengawasan.
"Caranya adalah di tempat-tempat yang disinyalir pelanggaran atau ada black spot dipasang kamera CCTV yang bersifat analytic," kata Syafrin di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (22/11).
Syafrin menjelaskan CCTV itu memungkinkan pengawasan dengan mengenali wajah para pengemudi ojek online yang mangkal di trotoar. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan lebih mudah mengenakan sanksi.
"Habis itu langsung memberikan tindakan berupa sanksi kepada yang bersangkutan begitu menggunakan trotoar melanggar kita tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Perbaikan trotoar di Jakarta menjadi salah satu program yang paling banyak mendapat perhatian Gubernur DKI Jakarta. Tercermin dalam Rancangan APBD DKI Jakarta bahwa Dinas Bina Marga mengusulkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk membenahi trotoar Ibu Kota.
Nantinya anggaran ini akan digunakan untuk membenahi trotoar di Jakarta berikut dengan fasilitasnya. Namun dalam pembahasan di DPRD, anggaran trotoar dikurangi menjadi Rp1 triliun.
Beberapa anggota dewan mengkritik proyek pelebaran trotoar di ibu kota menghabiskan dana triliunan rupiah. Proyek itu dianggap malah membuat jalanan menjadi macet.
Namun hal itu ditampik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anies, kota-kota besar di luar negeri selalu menyediakan fasilitas untuk para pejalan kaki. Dengan pelebaran trotoar di Jakarta, Anies berharap bisa menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berjalan kaki.
"Dengan trotoar juga kita berharap warga bisa berjalan kaki lebih banyak. Kita berharap penggunaan sepeda juga lebih banyak," ungkap dia.
Kalaupun pembangunan trotoar adalah sebuah keharusan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyarankan Anies tak hanya mengandalkan APBD DKI.
"Harusnya bisa cari pendapatan yang lain untuk bangun trotoar. Jangan mengharapkan dari APBD semua. Kan tahu kita defisit," kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).
Prasetyo menyarankan agar Anies bisa menghidupkan kembali sumber pendapatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Sumber pendapatan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.
"Dulu kita bisa bangun Simpang Susun Semanggi enggak pakai APBD lho, itu trotoar di sekitarnya juga dari KLB. Saya pikir bisa diinventarisir perusahaan apa saja yang masih memiliki utang ke kita," ujar Prasetyo.
[Gambas:Video CNN] (ctr/pmg)
"Caranya adalah di tempat-tempat yang disinyalir pelanggaran atau ada black spot dipasang kamera CCTV yang bersifat analytic," kata Syafrin di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (22/11).
Syafrin menjelaskan CCTV itu memungkinkan pengawasan dengan mengenali wajah para pengemudi ojek online yang mangkal di trotoar. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan lebih mudah mengenakan sanksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perbaikan trotoar di Jakarta menjadi salah satu program yang paling banyak mendapat perhatian Gubernur DKI Jakarta. Tercermin dalam Rancangan APBD DKI Jakarta bahwa Dinas Bina Marga mengusulkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk membenahi trotoar Ibu Kota.
Beberapa anggota dewan mengkritik proyek pelebaran trotoar di ibu kota menghabiskan dana triliunan rupiah. Proyek itu dianggap malah membuat jalanan menjadi macet.
Namun hal itu ditampik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anies, kota-kota besar di luar negeri selalu menyediakan fasilitas untuk para pejalan kaki. Dengan pelebaran trotoar di Jakarta, Anies berharap bisa menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berjalan kaki.
"Dengan trotoar juga kita berharap warga bisa berjalan kaki lebih banyak. Kita berharap penggunaan sepeda juga lebih banyak," ungkap dia.
Kalaupun pembangunan trotoar adalah sebuah keharusan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyarankan Anies tak hanya mengandalkan APBD DKI.
"Harusnya bisa cari pendapatan yang lain untuk bangun trotoar. Jangan mengharapkan dari APBD semua. Kan tahu kita defisit," kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).
Prasetyo menyarankan agar Anies bisa menghidupkan kembali sumber pendapatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Sumber pendapatan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.
"Dulu kita bisa bangun Simpang Susun Semanggi enggak pakai APBD lho, itu trotoar di sekitarnya juga dari KLB. Saya pikir bisa diinventarisir perusahaan apa saja yang masih memiliki utang ke kita," ujar Prasetyo.
[Gambas:Video CNN] (ctr/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK