Hatta Rajasa Cerita Peran SBY Hadapi Krisis Global 2008
CNN Indonesia
Senin, 25 Nov 2019 17:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Hatta Rajasa bercerita tentang peran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat krisis ekonomi global terjadi akibat krisis keuangan Amerika Serikat pada 2008 silam. Menurutnya, Indonesia tidak terpengaruh karena SBY sudah memperkuat ekonomi dalam negeri.
Hatta mengutarakan itu saat menyampaikan orasi ilmiah usai diberikan gelar honoris causa oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (25/11). Pidatonya berjudul Kebijakan Publik Unggul: Tantangan Indonesia Kemarin, Kini dan Esok.
Hatta menjelaskan bahwa kala itu Amerika mengalami krisis keuangan yang parah. Dampaknya hingga membuat banyak negara terkena imbas.
Saat itu, Hatta menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara setelah menduduki posisi Menteri Perhubungan pada 2004-2007. Dia tahu betul kondisi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pemerintahan SBY sudah membuat perekonomian dalam negeri cukup kuat. Ketika terjadi krisis pada 2008, lanjutnya, Indonesia tidak seperti negara lain yang terkena imbas krisis global.
"Dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat, Indonesia dapat menjaga perekonomian dalam kondisi stabil, sehingga ketika krisis keuangan global datang, Indonesia mampu bertahan dari dampak yang lebih dalam," katanya.
Hatta menceritakan itu kembali agar Indonesia tetap kuat ketika terjadi krisis serupa di masa mendatang. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa diilhami dari apa yang sudah terjadi.
Dia menggarisbawahi soal kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan yang baik dan didukung oleh rakyat membuat pemerintahan berjalan efektif dengan sendirinya.
"Jadi, bukan karena pemerintahnya kuat sehingga efektif, namun karena kebijakan publik yang unggul dan didukung rakyatnya," imbuhnya.
Hatta menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah membuat kebijakan publik, menyediakan barang untuk dikonsumsi, serta memberikan pelayanan publik.
Penyediaan barang dan pelayanan publik digolongkan sebagai bagian dari pembangunan. Sementara kebijakan publik adalah pembuatan peraturan.
Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan segenap turunannya. Jika memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, maka pemerintahan akan berjalan dengan efektif.
"Baik atau buruknya seperangkat keputusan tersebut sangat menentukan tinggi-rendahnya kinerja pembangunan negara. Kebijakan publik adalah kunci dari keunggulan ataupun kegagalan suatu bangsa," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Hatta juga mengenang saat dirinya menjadi mahasiswa perminyakan ITB angkatan 1973. Berdiri di antara 1.000 mahasiswa seangkatan seraya mendengarkan sambutan penerimaan mahasiswa baru dari Prof. Dr. Doddy Tisna Amidjaja (Alm), Rektor Institut Teknologi Bandung.
"Masih saya ingat esensi pesan beliau, mahasiswa adalah manusia dewasa. Manusia yang bertanggung jawab. Selesainya pendidikan di ITB tidak hanya ditentukan kemampuan akademik semata, karena kalian pasti mampu, tapi ditentukan oleh apakah kalian mau menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab," ucap Hatta.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengatakan pemberian gelar honoris causa sebagai apresiasi kepada Hatta yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Terutama dalam hal kebijakan publik.
"Perjalanan karirnya yang panjang dan produktif di bidang politik dan birokrasi telah menempatkan Dr. Honoris Causa Hatta Rajasa sebagai pelaku yang penting dalam praktik kebijakan publik di Indonesia, dan pengembangan ilmu kebijakan publik (policy sciences) itu sendiri," kata Kadarsah.
Hatta merintis karir profesional di bidang energi, lalu memasuki bidang politik di akhir dekade 1990-an. Karirnya dalam politik dimulai dengan menjadi salah seorang perintis dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dia kemudian dipercaya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Pada masa kepemimpinan Presiden SBY, Hatta dipercaya memegang jabatan Menteri Perhubungan periode 2004-2007, Menteri Sekretaris Negara periode 2007-2009, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014.
Acara pemberian gelar honoris causa kepada Hatta juga dihadiri sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Mantan Presiden SBY dan mantan Menko Perekonomian yang juga pengusaha Chairul Tanjung dan beberapa mantan menteri rekan kerja Hatta di Kabinet Indonesia Bersatu serta Kabinet Indonesia Bersatu II.
Kemudian, Wakil Ketua MPR fraksi PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, Wakil Ketua MPR fraksi Demokrat Syarief Hasan serta sejumlah politikus lainnya.
(hyg/bmw)
Hatta mengutarakan itu saat menyampaikan orasi ilmiah usai diberikan gelar honoris causa oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (25/11). Pidatonya berjudul Kebijakan Publik Unggul: Tantangan Indonesia Kemarin, Kini dan Esok.
Hatta menjelaskan bahwa kala itu Amerika mengalami krisis keuangan yang parah. Dampaknya hingga membuat banyak negara terkena imbas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintahan SBY sudah membuat perekonomian dalam negeri cukup kuat. Ketika terjadi krisis pada 2008, lanjutnya, Indonesia tidak seperti negara lain yang terkena imbas krisis global.
Dia menggarisbawahi soal kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan yang baik dan didukung oleh rakyat membuat pemerintahan berjalan efektif dengan sendirinya.
"Jadi, bukan karena pemerintahnya kuat sehingga efektif, namun karena kebijakan publik yang unggul dan didukung rakyatnya," imbuhnya.
Hatta menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah membuat kebijakan publik, menyediakan barang untuk dikonsumsi, serta memberikan pelayanan publik.
Penyediaan barang dan pelayanan publik digolongkan sebagai bagian dari pembangunan. Sementara kebijakan publik adalah pembuatan peraturan.
Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan segenap turunannya. Jika memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, maka pemerintahan akan berjalan dengan efektif.
"Baik atau buruknya seperangkat keputusan tersebut sangat menentukan tinggi-rendahnya kinerja pembangunan negara. Kebijakan publik adalah kunci dari keunggulan ataupun kegagalan suatu bangsa," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Hatta juga mengenang saat dirinya menjadi mahasiswa perminyakan ITB angkatan 1973. Berdiri di antara 1.000 mahasiswa seangkatan seraya mendengarkan sambutan penerimaan mahasiswa baru dari Prof. Dr. Doddy Tisna Amidjaja (Alm), Rektor Institut Teknologi Bandung.
"Masih saya ingat esensi pesan beliau, mahasiswa adalah manusia dewasa. Manusia yang bertanggung jawab. Selesainya pendidikan di ITB tidak hanya ditentukan kemampuan akademik semata, karena kalian pasti mampu, tapi ditentukan oleh apakah kalian mau menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab," ucap Hatta.
Lihat juga:PKS Akui Sedang Atur Pertemuan dengan SBY |
Sementara itu, Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengatakan pemberian gelar honoris causa sebagai apresiasi kepada Hatta yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Terutama dalam hal kebijakan publik.
"Perjalanan karirnya yang panjang dan produktif di bidang politik dan birokrasi telah menempatkan Dr. Honoris Causa Hatta Rajasa sebagai pelaku yang penting dalam praktik kebijakan publik di Indonesia, dan pengembangan ilmu kebijakan publik (policy sciences) itu sendiri," kata Kadarsah.
Hatta merintis karir profesional di bidang energi, lalu memasuki bidang politik di akhir dekade 1990-an. Karirnya dalam politik dimulai dengan menjadi salah seorang perintis dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dia kemudian dipercaya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Pada masa kepemimpinan Presiden SBY, Hatta dipercaya memegang jabatan Menteri Perhubungan periode 2004-2007, Menteri Sekretaris Negara periode 2007-2009, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014.
Acara pemberian gelar honoris causa kepada Hatta juga dihadiri sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Mantan Presiden SBY dan mantan Menko Perekonomian yang juga pengusaha Chairul Tanjung dan beberapa mantan menteri rekan kerja Hatta di Kabinet Indonesia Bersatu serta Kabinet Indonesia Bersatu II.
Kemudian, Wakil Ketua MPR fraksi PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, Wakil Ketua MPR fraksi Demokrat Syarief Hasan serta sejumlah politikus lainnya.
Lihat juga:AHY Klaim Demokrat dan NasDem Punya Kesamaan |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK