Tito Jawab Johan Budi soal Blanko e-KTP: Ini Tumpahan Masalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kekurangan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik atau blanko e-ktp merupakan tumpahan masalah alias warisan persoalan dari periode sebelumnya.

"Saya sendiri baru kira-kira satu bulan dan program ini dibuat 2018 untuk kegiatan 2019. Jadi ini tumpahan masalah," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (26/11).

Lihat juga: Tito Minta DKI Tepat Waktu Serahkan Draf RAPBD 2020

Pernyataan ini disampaikan Tito setelah anggota Komisi II DPR Johan Budi mempersoalkan kekurangan blanko e-KTP. Politikus PDIP itu meminta penjelasan Tito terkait kekurangan blanko e-KTP pada 2019 yang mencapai 7,4 juta keping dengan nilai anggaran mencapai Rp78 miliar.

Sementara, menurutnya, hanya 3,5 juta keping blanko e-KTP yang terpenuhi dengan nilai Rp37 miliar.

"Artinya blanko yang kurang lebih besar, bahkan hampir dua kali lipat dari yang terpenuhi oleh anggaran awal di bulan April. Ini saya ingin dapat gambaran," kata Johan.

Lihat juga: Tito: Sejak 01-02 Bergabung, Urusannya Tinggal Alumni 212

Tito menyatakan anggaran pengadaan blanko e-KTP sebenarnya telah habis pada April 2019. Ia mengaku telah mengajukan pergeseran anggaran di internal Kemendagri untuk menambal kekurangan blanko e-KTP hingga akhir tahun ini.

Menurut mantan Kapolri itu total kebutuhan blanko e-KTP hingga akhir 2019 sebanyak 11 juta keping, di mana 8 juta keping di antaranya untuk kebutuhan reguler dan sisanya untuk kebutuhan pemekaran wilayah.
[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Kemendagri Instruksikan Daerah Bakar e-KTP Rusak

Tito menambahkan dari 11 juta keping kebutuhan blanko e-KTP pada 2019, sebanyak 3,5 juta sudah terpenuhi dengan nilai anggaran sebesar Rp37,6 miliar.

"Masih kurang 7.437.719 keping, dan kebutuhan anggarannya Rp78,6 miliar," kata Tito.

(mts/gil)