Menteri Agama Bakal Rombak Buku Pelajaran Alquran dan Hadis
CNN Indonesia
Kamis, 28 Nov 2019 16:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengungkap lima tema buku pelajaran agama yang akan dirombak oleh Kemenag. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11).
Lima tema buku pelajaran agama tersebut jadi prioritas di antara 155 buku pelajaran agama Islam yang akan dirombak Kemenag. Perombakan dilakukan berdasarkan kajian mendalam para ahli, kata Fachrul.
"Pelajaran yang dibenahi utamanya adalah Akidah Akhlak, Alquran dan Hadis, bukan Alquran yang dibenahi, ndak, itu sudah tidak bisa tersentuh. Masalah Fikih, masalah Sejarah Kebudayaan Islam, kemudian Bahasa Arab," kata Fachrul.
Fachrul menyampaikan rencana perombakan buku pelajaran Islam sudah dirancang Kemenag sejak menteri terdahulu. Namun tahap eksekusi akhir dilakukan saat ia mulai menjabat Menteri Agama.
Mantan Wakil Panglima TNI itu menjelaskan revisi dilakukan guna mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Selain itu, revisi buku dilakukan sebagai penyesuaian nilai revolusi mental dan moderasi beragama.
"Katanya dulu kalau kita lihat muatan sejarah khilafah sebenarnya enteng-enteng, tapi begitu ditampilkan, pengajarnya ikut menganukan. Jadi tadinya maksud memahami sekadarnya, tapi ternyata menjadi mempublikasikan, mengkampanyekan khilafah. Menurut saya dihilangkanlah," ujarnya.
Revisi ini rencananya rampung akhir tahun 2019. Kemenag akan menguji publik hasil revisi 155 buku tersebut pada awal 2020. Kemudian buku-buku baru itu akan efektif digunakan mulai tahun ajaran 2020-2021.
Kemenag sebelumnya telah mengutarakan rencana perombakan 155 tema buku pelajaran agama dengan konten-konten yang dinilai bermasalah. Perombakan dilakukan untuk seluruh buku pelajaran agama mulai mulai dari kelas 1 tingkat sekolah dasar hingga kelas 12 tingkat sekolah menengah atas.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya mengevaluasi konten-konten yang berpotensi salah dimaknai oleh peserta didik, salah satunya konten mengenai khilafah.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita, oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secatara baik. Khilafah itu kan pernah ada dalam sejarah Islam sampai runtuhnya Turki Usmani kan, pada tahun 1923 ya," ucap Amin saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (11/11). (dhf/gil)
Lima tema buku pelajaran agama tersebut jadi prioritas di antara 155 buku pelajaran agama Islam yang akan dirombak Kemenag. Perombakan dilakukan berdasarkan kajian mendalam para ahli, kata Fachrul.
"Pelajaran yang dibenahi utamanya adalah Akidah Akhlak, Alquran dan Hadis, bukan Alquran yang dibenahi, ndak, itu sudah tidak bisa tersentuh. Masalah Fikih, masalah Sejarah Kebudayaan Islam, kemudian Bahasa Arab," kata Fachrul.
Fachrul menyampaikan rencana perombakan buku pelajaran Islam sudah dirancang Kemenag sejak menteri terdahulu. Namun tahap eksekusi akhir dilakukan saat ia mulai menjabat Menteri Agama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Katanya dulu kalau kita lihat muatan sejarah khilafah sebenarnya enteng-enteng, tapi begitu ditampilkan, pengajarnya ikut menganukan. Jadi tadinya maksud memahami sekadarnya, tapi ternyata menjadi mempublikasikan, mengkampanyekan khilafah. Menurut saya dihilangkanlah," ujarnya.
Revisi ini rencananya rampung akhir tahun 2019. Kemenag akan menguji publik hasil revisi 155 buku tersebut pada awal 2020. Kemudian buku-buku baru itu akan efektif digunakan mulai tahun ajaran 2020-2021.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya mengevaluasi konten-konten yang berpotensi salah dimaknai oleh peserta didik, salah satunya konten mengenai khilafah.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita, oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secatara baik. Khilafah itu kan pernah ada dalam sejarah Islam sampai runtuhnya Turki Usmani kan, pada tahun 1923 ya," ucap Amin saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (11/11). (dhf/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK