Komisi X DPR Minta Nadiem Ganti UN dengan Asesmen Berkala

Tim, CNN Indonesia | Senin, 02/12/2019 17:25 WIB
Komisi X DPR Minta Nadiem Ganti UN dengan Asesmen Berkala Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Politikus Golkar Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim untuk mengganti sistem Ujian Nasional (UN) dengan mekanisme asesmen kompetensi secara berkala.

Asesmen berkala itu turut memiliki fungsi untuk mengetahui pemetaan kemampuan para peserta didik seluruh Indonesia.


"Perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," kata Hetifah dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (2/12).


Menurutnya, sistem UN yang selama ini diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia justru membuat sekolah berkompetisi satu sama lain mementingkan nilai terbaik ketimbang peningkatan kualitas.

Dia menilai pelaksanaan UN berdampak buruk bagi para peserta didik. Tekanan psikologis peserta maupun perilaku curang melalui jual beli soal UN menjadi ekses negatif pelaksanaan UN belakangan ini.

Komisi X DPR Minta Nadiem Ganti UN dengan Asesmen BerkalaMendikbud Nadiem Makarim berencana menghapuskan sistem UN di masa kepemimpinannya. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Hal itu lantas berbanding terbalik bila UN diganti melalui mekanisme asesmen kompetensi siswa. Ia menyatakan mekanisme itu akan mengubah pola pikir sistem pendidikan melalui peningkatan kompetensi siswa.

"Diharapkan mindset seperti ini tidak akan ada lagi. Sekolah dan daerah diharapkan dapat berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," kata Hetifah.


Tak hanya itu, Hetifah menjelaskan implementasi sistem asesmen kompetensi berkala di sekolah pasti memakan biaya yang cukup besar. Ia lantas menyarankan asesmen berkala bisa memanfaatkan sebuah teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi itu, lanjut dia, bisa membantu pemerintah mengumpulkan data-data untuk memetakan kondisi dan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Diharapkan juga data yang terkumpul dapat menjadi sebuah Big Data yang memetakan kondisi pendidikan secara nasional dan dapat dimanfaatkan untuk melihat kebutuhan tiap daerah, melakukan pemerataan, serta untuk program-program lainnya," kata dia.

Nadiem Makarim berencana menghapuskan sistem UN di masa kepemimpinannya. Meski begitu, rencana penghapusan UN di tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan kemungkinan baru bisa diterapkan setelah 2020. Namun dia memastikan Ujian Nasional tetap akan digelar pada 2020.

[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)