Yasonna Sebut Omnibus Law dan RUU Ibu Kota 'Sangat Prioritas'

CNN Indonesia | Kamis, 05/12/2019 01:10 WIB
Yasonna Sebut Omnibus Law dan RUU Ibu Kota 'Sangat Prioritas' Menkumham Yasonna Laoly menyebut Omnibus Law dan RUU Ibu Kota Baru prioritas. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah telah mengusulkan 15 Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas kepada DPR untuk digodok pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Di antaranya, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pemindahan Ibu Kota Baru, hingga dua RUU yang berkaitan dengan Omnibus Law kepada DPR.

Yasonna menyebut RUU yang disebut terakhir akan dijadikan rancangan "super prioritas" untuk disahkan DPR.


"Yang lebih dahulu super prioritas adalah dua RUU tentang Omnibus Law, yang lain nanti tetap 2020. Itu konsentrasi kita dulu," kata dia, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

"Omnibus law ya dua; [RUU] Cipta Lapangan Kerja digabung [dengan] Pemberdayaan UMKM itu jadi satu, kemudian omnibus law dalam bidang perpajakan," tambah dia.

Di acara Munas Golkar, Jokowi meminta dukungan untuk meloloskan Omnibus Law.Di acara Munas Golkar, Jokowi meminta dukungan untuk meloloskan Omnibus Law. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Diketahui, Jokowi menaruh perhatian penting terhadap RUU tentang Omnibus Law. Dalam gelaran Munas X Partai Golkar Selasa (3/12) malam, Jokowi meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk meloloskan RUU tersebut agar menjadi UU.

Yasonna turut menyinggung dua RUU kontroversial seperti RKUHP dan RUU Pemasyarakatan juga akan dilanjutkan pembahasannya dalam Prolegnas 2020.

Diketahui, kedua RUU itu sempat tertunda pengesahannya akibat maraknya aksi unjuk rasa masyarakat yang menolak pada akhir September 2019.

"Jadi ada beberapa rencana UU tentang Bea Materai, tentang Pemasyarakatan, KUHP juga," kata dia.

Selain itu, Yasonna turut memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi RUU "sangat prioritas" pemerintah tahun depan. Ia mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah memiliki dasar hukum yang baik.

"Termasuk RUU itu prioritas, sangat prioritas RUU Ibu Kota Negara. Karena itu program yang harus kita selesaikan segera supaya dasar hukumnya baik," kata dia.

Pemerintah Usul 15 RUU di 2020, Omnibus Law 'Super Prioritas'Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian
Sementara untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Yasonna mengaku belum memasukkannya dalam RUU prioritas 2020 yang diajukan pemerintah.

"Karena banyak banget, karena itu kan masih belum, belum, belum, karena ada yang harus dibahas ulang di sana," kata dia.

Yasonna mengaku sengaja tak mengajukan usulan RUU yang terlalu banyak. Menurutnya, hal itu bertujuan agar target pencapaian pembahasan RUU di DPR menjadi lebih baik ketimbang periode-periode sebelumnya.

Selain kelima RUU tadi, pemerintah turut mengajukan sebelas RUU lain di Prolegnas Prioritas 2020. Yakni, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lebih lanjut pemerintah mengusulkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal, RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan RUU tentang Perkoperasian.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menargetkan pengesahan 150 RUU di era DPR periode 2019-2024. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menargetkan pengesahan 150 RUU di era DPR periode 2019-2024. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Target 150 RUU

Di tempat yang sama, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengaku pihaknya telah menerima sebanyak 451 usulan RUU dari pelbagai pihak untuk dibahas di periode DPR masa jabatan 2020-2024.

Meski demikian, dari jumlah itu sebanyak 150 RUU ditargetkan akan rampung untuk dibahas DPR di periode ini.

"Itu [451] diverifikasi lagi, lalu akhirnya kita pertimbangkan selama lima tahun, alokasi jumlah tiap komisi kita beranggapan 150 RUU selama lima tahun bisa diselesaikan itu dari DPR," kata Andi.

[Gambas:Video CNN]
Supratman lantas merinci khusus untuk RUU prioritas tahun 2020 ini, pihak pemerintah mengusulkan sebanyak 15 usulan. Sementara DPD mengusulkan 10 RUU dan DPR mengusulkan sekitar 30 RUU.

Ia menyatakan bahwa kesemua itu masih digodok di rapat Panitia Kerja agar tak saling tumpang tindih satu sama lain

"Kita belum tahu mana yang bersinggungan karena ada usulan pemerintah sama dengan usulan DPR. Itu disisir lagi di Panja," kata dia.

(rzr/arh)