GP Ansor dan Ma'ruf: Jabatan Tiga Periode Permalukan Presiden

CNN Indonesia | Kamis, 05/12/2019 00:10 WIB
GP Ansor dan Ma'ruf: Jabatan Tiga Periode Permalukan Presiden GP Ansor dan Ma'ruf menyatakan sepakat dengan presiden kalau usulan jabatan tiga periode mempermalukan Jokowi.(CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menganggap wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode bertujuan mempermalukan Presiden Joko Widodo.

Keduanya menyatakan sependapat dengan pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi yang menyebut pihak pengusul itu seolah ingin cari muka dan menjerumuskannya. 

"Sama kayak (pendapat) presiden, mau mempermalukan presiden itu yang usul," ujar Yaqut di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/12). 

Ditemui terpisah, hal senada juga diungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia menilai wacana itu menimbulkan polemik dan bertentangan dengan peraturan saat ini yang membatasi jabatan maksimal dua periode.


"Untuk jabatan tiga periode itu saya sepakatlah dengan presiden. Berlebihan menurut saya, itu mengundang polemik baru dan justru dulu kan sudah dibatasi supaya tidak kebablasan," ujar Ma'ruf di kantor wapres, Jakarta, Rabu (4/12).

Ma'ruf menuturkan, rencana amendemen mestinya fokus pada wacana awal untuk melalukan amendemen terbatas dengan pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia menyayangkan jika pembahasan itu justru melebar hingga perpanjangan masa jabatan presiden dan wapres.

[Gambas:Video CNN]


"Kalau terbatas ya terbatas, jadi jangan melebar ke mana-mana nanti kalau tambah ini lagi, plus ini, tambah ini lagi, bisa di pemilihan umum itu langsung tidak langsung, saya sepakat pembahasannya terbatas saja," katanya.

Pernyataan Ma'ruf ini berbeda dengan pernyataan serupa yang disampaikan beberapa waktu lalu. Saat itu, Ma'ruf memilih menyerahkan polemik masa jabatan presiden dan wapres menjadi tiga periode kepada DPR/MPR.

Sementara terkait usulan presiden yang dipilih kembali MPR, Yaqut mengaku tak sepakat dengan usulan PBNU. Ia mengatakan, pemilihan presiden harus tetap dipilih langsung oleh masyarakat.

Usulan presiden dipilih MPR sebelumnya sempat disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Pilpres langsung diklaim menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi. 

Usulan ini sendiri pertama kali disampaikan Wakil Ketua MPR dari fraksi PPP Arsul Sani. Namun belakangan ia menyebut usulan itu berasal dari anggota DPR fraksi NasDem. 

Jokowi sebelumnya menolak keras usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan dalam rencana amendemen UUD 1945.


NasDem pun membantah mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Serupa dengan PPP, NasDem menyatakan belum menentukan sikap karena masih ingin menghimpun masukan dari masyarakat. (pris/eks)