Istana Perintahkan Menteri, Wamen, dan Stafsus Lapor LHKPN

CNN Indonesia | Kamis, 05/12/2019 21:21 WIB
Merespons KPK, Istana menyebut para menteri, wakil menteri hingga staf khusus presiden bakal melapor LHKPN Januari 2020 mendatang. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, serta staf khusus presiden sudah diminta segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari Mensesneg sudah meminta kepada semua menteri, wamen dan juga meminta kepada stafsus presiden untuk menyelesaikan LHKPN," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12).

Fadjroel mengaku sudah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Ia rutin melaporkan hartanya setiap tahun semenjak menjabat sebagai komisaris utama PT Adhi Karya (Persero).


Untuk staf khusus presiden, kata Fadjroel, wajib melaporkan total kekayaannya. Menurut dia, para staf khusus sudah menyampaikan akan menyerahkan LHKPN pada Januari 2020.

"Semuanya saya lihat berjanji Januari selesai. karena sebulan lah, perlu sebulan (mempersiapkan). Lebih banyak detailnya dibanding laporan pajak. Tapi sebenernya gampang banget kok," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan terdapat tujuh menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Kendati begitu ia tidak menyebut secara gamblang nama-nama menteri-wakil menteri tersebut.

Febri menjelaskan tenggat waktu pelaporan harta kekayaan para menteri-wakil menteri sampai tanggal 20 Januari 2020. Kendati begitu, ia tetap meminta agar harta kekayaan dapat segera dilaporkan.

Terakhir yang diketahui telah melaporkan LHKPN adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud enggan membeberkan besar harta miliknya kini yang dilaporkan ke KPK. Namun, dia tidak membantah bahwa terjadi penambahan harta sejak kali terakhir melapor LHKPN ke KPK pada 2013 silam saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. (fra/osc)