Anies Curhat, Becak dan PKL Terkendala Unsur Politis

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan curahan hati atau curhat dalam mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi becak dan pedagang kaki lima (PKL). Menurut Anies peraturan tersebut terkendala unsur politis.

Anies mengungkapkan itu saat merayakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional bersama ratusan warga yang pernah tergusur di Muara Angke, Jakarta Utara. Ratusan warga tersebut kebanyakan datang dari Kampung Akuarium, Kampung Kunir dan kampung lain di sekitarnya.

Dalam acara tersebut, Anies sempat didatangi perwakilan PKL dan puluhan tukang becak yang minta agar memiliki landasan hukum untuk beroperasi.

"Memang tantangan kami di Jakarta berhadapan bukan tidak mau (mengeluarkan landasan hukum), tapi kendalanya di unsur politis," kata Anies di Lapangan Kerapu, Jakarta Utara, Selasa (10/12).

Lihat juga: Anies Peringati Hari HAM di Kampung Kumuh Muara Angke

Menurut Anies, sudah banyak peraturan daerah (perda) terkait kebutuhan masyarakat yang diusulkan oleh Pemprov DKI sejak awal 2018. Namun usulan tersebut tidak memiliki perkembangan di tangan legislator.

"Tapi kita akan jalan terus. Komitmen ini dijalankan di lapangan. Jadi ini kendala yang kita hadapi karena konstelasi politik," ungkap dia.

[Gambas:Video CNN]
Kendati curhat demikian, Anies mengatakan belakangan ada titik terang terhadap konstelasi politik di Jakarta. Anies mengklaim hasil pemilu kemarin berpengaruh banyak terhadap dukungan kebijakannya di Ibu kota.

"Alhamdulilah sekarang ke depan lebih baik. Hasil pemilu kemarin kelihatannya tanda-tandanya akan lebih banyak berpihak kepada kita," tutup dia.

Adapun dalam acara perayaan hari HAM Internasional tersebut Anies turut memboyong pejabat teras DKI untuk bertemu langsung dengan para warga bekas penggusuran. Beberapa yang terlihat hadir Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoo, Kepala Dinas Tata Air Juaini, serta Kepala Dinas Permukiman dan Penataan Kawasan Kelik Indriyanto.

Lihat juga: Anies Enggan Berdebat soal Pengurangan Jumlah Anggota TGUPP

(ctr/osc)