Gerindra-PAN Bela TGUPP: Evaluasi, Bukan Potong Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD DKI Jakarta menolak desakan dan wacana pemotongan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp19,8 miliar.

Hal ini disampaikan sejumlah anggota dari Gerindra dan Fraksi Partai Amanat Nasional saat melaksanakan Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Andhika mengatakan mendukung anggaran TGUPP. Ia juga mengusulkan agar anggaran lebih baik tidak dipotong melainkan dievaluasi.

"Bagian ranting yang tidak sesuai dengan Pergub itu yang dipotong bukan akarnya yang dipotong. Bahwa saya dari Gerindra mendukung anggaran tersebut," kata Andhika di Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).

Lihat juga: Dana Parpol DKI Diusulkan Naik 100 Persen, Rp13 M Jadi Rp27 M

Andhika juga menyatakan agar ada sistem pertanggungjawaban dan pemantauan ke depannya perlu diperbaiki. Hal ini juga disampaikan Anggota Banggar lainnya Yudha Permana yang menyebut TGUPP sangat membantu kinerja Gubernur.

Secara rinci Yudha mengatakan TGUPP telah bekerja keras untuk melayani warga dan tiap hari berkantor di Balai Kota.

"Menurut kami lebih baik evaluasi tupoksi saja. Mereka kan bekerja di Balai Kota menerima warga dan mereka bekerja setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam dan itu ada hasilnya," ungkap Yudha.

Lihat juga: Raker DPRD DKI - Dinkes Kuak Anggota TGUPP Rangkap Jabatan

[Gambas:Video CNN]

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Amanat Nasional Lukmanul Hakim menilai bahwa gaji dari TGUPP tidak terlalu fantastis. Menurutnya kinerja TGUPP wajar mengingat posisi Anies yang masih sendiri dan butuh bantuan dari orang lain.

"Sesungguhnya TGUPP menurut saya dari Fraksi PAN kinerjanya TGUPP gaji-nya enggak gede-gede amat. Tentu itu untuk membantu kepala daerah yang sendiri ditemani TGUPP menjadi tidak sepi. Menurut kami saya mendukung saja," tutup dia.

Hingga kini anggaran TGUPP masih dibahas di Banggar. Diketahui anggaran TGUPP sebesar Rp19,8 miliar menjadi polemik. Gaji TGUPP sendiri bervariasi mulai dari Rp8 juta sampai Rp51 juta per bulan.

Kendati begitu, TGUPP dianggap sebagai bentuk pemborosan dan tidak memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas serta kinerja yang tidak transparan. (ctr/ain)