Warga Tamansari Bandung Sebut Penggusuran Salahi Aturan

Bandung, CNN Indonesia -- Satpol PP Kota Bandung mulai menertibkan lahan permukiman warga di RW 11 Tamansari, Kota Bandung, sebagai langkah Pemkot Bandung melanjutkan pembangunan rumah deret. Menurut pendamping hukum warga RW 11, Rifki Zulgikar, penggusuran tersebut menyalahi prosedur hukum.

Rifki menyatakan saat ini proses hukum masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung. Pasalnya, warga yang masih bertahan sudah menggugat tentang izin lingkungan proyek rumah deret tersebut.

"Izin lingkungannya masih diuji tapi ternyata tindakan-tindakan pengosongan ini sudah dilakukan tanpa ada pemberitahuan yang lebih layak," kata Rifki di lokasi, Kamis (12/12).

Akibat tindakan Satpol PP melakukan penertiban, warga terpaksa mengosongkan barang-barang mereka. Alat berat juga diturunkan untuk membongkar bangunan.

"Terus soal prosedur penghancuran bangunan ini akan sejauh mana kita juga tidak tahu. Proses pembongkaran ini jelas merugikan warga," katanya.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan, bahwa penertiban dan pengamanan aset tersebut, sudah sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung.

Menurut dia, surat peringatan kepada warga untuk segera mengosongkan rumah sudah dilakukan sejak lama. Terakhir, pihaknya mengeluarkan surat peringatan ketiga pada Rabu (11/12).

"Kita sudah memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3. Memang waktunya agak lama (SP2 ke SP3), tapi itu tidak berpengaruh manakala pemerintah akan melaksanakan pembangunan rumah deret maka akan segera diamankan dan ditertibkan," ucapnya.

Lihat juga: Sempat Diadang, Satpol PP Bandung Bongkar Rumah di Tamansari

Seperti diketahui, Pemkot Bandung yang kala itu dipimpin Ridwan Kamil, sejak 2017 merencanakan untuk membangun proyek rumah deret di kawasan pemukiman padat penduduk tersebut.

Sebagian besar warga ada yang bersedia direlokasi ke Rusunawa Rancacili untuk selanjutnya menunggu dibangunnya rumah deret. Sedangkan sebagian warga masih ada yang memilih bertahan di kawasan tersebut dan sembari melakukan gugatan.

Rifki menjelaskan, masih ada 33 kepala keluarga (KK) yang tinggal di 16 bangunan di kawasan tersebut. Sebelumnya di kawasan Tamansari ada hampir 200 KK.

[Gambas:Video CNN]
Karenanya dia mempermasalahkan soal status lahan sebagaimana diklaim Satpol PP milik Pemkot Bandung.

"Kita berpendapat di sini statusnya tanah negara bebas, artinya belum ada yang memiliki alasan yang kuat baik dari Pemkot ataupun dari warga," ujarnya.

Lihat juga: Anies Cari Skema Warga Akuarium Hidup Gratis di Tanah Negara

"Tapi kalau kita lihat dari ketentuan hukum agraria kan warga di sini sudah menempati lebih dari 30 tahun, memiliki persil terus mengurus lahan ini membayar pajak tanpa ada keberatan dari pihak manapun selama puluhan tahun. Yang harusnya diberikan prioritas sebetulnya warga," ujarnya.

Rifki juga mengeluhkan pemberitahuan surat peringatan ketiga yang disampaikan Satpol PP. Surat tersebut baru diterima warga pada Rabu (11/12).

"Menurut keterangan warga, mereka baru mendapatkan surat kemarin jam setengah 5 sore. Pemberitahuannya tidak berjarak. Satpol PP ini menganggap surat peringatan ketiga ini lanjutan dari SP2 yang dikirimkan tahun 2018," katanya. (hyg/osc)