Kemendagri Tunjuk Swasta, PT VeriJelas Bisa Akses Data E-KTP

CNN Indonesia
Sabtu, 14 Des 2019 01:04 WIB
Kemendagri menunjuk pihak swasta dapat mengakses data kependudukan E-KTP, namun diklaim hanya bisa sebatas memverifikasi data.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk PT Jelas Karyawasantara (VeriJelas) sebagai penyedia platform bersama untuk mengakses data kependudukan berupa nomor induk kependudukan (NIK) e-KTP dan foto wajah.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan VeriJelas hanya diberi hak untuk mencocokkan data klien mereka dengan basis data di Dukcapil, bukan hak memiliki data kependudukan.

"Yang ada hanya kesimpulannya saja, cocok atau tidak cocok (dengan basis data Dukcapil)," kata Zudan saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (13/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

VeriJelas jadi lembaga ketiga penyedia platform bersama verifikasi data kependudukan. Sebelumnya telah ada Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Zudan menjelaskan VeriJelas akan membuat aplikasi penghubung antara lembaga-lembaga yang butuh verifikasi data kependudukan dengan basis data Dukcapil.

Meski begitu, aplikasi VeriJelas tidak memiliki basis data milik Dukcapil. Basis data kependudukan, kata Zudan, tetap ada di server Dukcapil. Zudan menyebut VeriJelas sebagai aplikasi penghubung saja.

"Misalnya ada koperasi simpan pinjam di Jawa Timur, dia tidak punya alat-alat, tapi kita beri hak akses untuk mulai mengakses, caranya melalui platform bersama ini. Kan sekarang ingin mengakses, tapi tidak punya uang untuk buat aplikasi, tidak punya uang untuk beli server, tidak punya uang untuk beli storage," ucap dia.



Zudan juga sekaligus membantah kabar miring yang beredar di media sosial menuduh Kemendagri memperjualbelikan data kependudukan. Menurutnya isu itu hanya akibat dari kekurangpahaman masyarakat.

"Jadi yang perlu disampaikan adalah tidak ada dalm kerja sama ini yang memberikan data, karena di luar ini ramai. Tidak ada. Banyak sekali masyarakat yang perlu kita berikan edukasi," ucapnya. (dhf/ain)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER