Survei: Publik Tolak Ibu Kota Pindah

CNN Indonesia | Selasa, 17/12/2019 20:50 WIB
Survei: Publik Tolak Ibu Kota Pindah Roda Tiga Konsultan rlis survei soal kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf. (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Roda Tiga Konsultan merilis hasil survei terbaru seputar isu nasional yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Salah satu hasil survei itu menyatakan bahwa mayoritas responden tidak setuju Ibu Kota Jakarta pindah ke Kalimantan.

"Sebanyak 38,3 persen responden menolak wacana Ibu Kota negara dari Jakarta pindah ke Kalimantan Timur," kata Direktur Riset Roda Tiga Konsultan Muh Taufiq Arif saat merilis survei terbaru di Roda Tiga Cafe, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

Survei Roda Tiga Konsultan dilakukan terhadap 1.200 responden dengan margin of error 2,89 persen. Survei digelar pada 26 November hingga 5 Desember 2019 dengan menggunakan metode stratified systemic random sampling.


Sementara itu, responden yang setuju terhadap pemindahan ibu kota ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara itu 29,3 persen.

Adapun responden yang sangat tidak setuju sebanyak 5,5 persen dan yang sangat tidak setuju 3,2 persen. Sisanya, sebanyak 24,3 persen responden menyatakan netral dan 4,8 persen tidak menjawab.
Tak hanya itu, Taufiq menjelaskan bahwa responden juga menolak jika pemindahan Ibu Kota dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hasil survei menunjukkan bahwa 44,6 persen publik menolak pemindahan ibu kota pakai APBN," kata Taufiq.

Sementara itu hanya 22,8 persen responden yang setuju ibu kota pindah menggunakan APBN. Hasil yang sama juga terlihat dengan isu pelibatan investor asing dalam pemindahan ibu kota negara.

"56,2 persen responden tak setuju ada investor asing di pemindahan ibu kota. Hanya 11,4 persen yang setuju," kata Taufiq.

[Gambas:Video CNN]

Tolak Pilpres Dipilih MPR

Selain isu pemindahan ibu kota, Roda Tiga Konsultan juga merilis pendapat masyarakat soal pemilihan presiden (pilpres) kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Hasil survei menyatakan 52,8 persen responden menolak pemilihan presiden melalui MPR," kata Taufiq.

Menurut Taufiq, sebanyak 12,3 persen responden menyatakan sangat tidak setuju jika pilpres kembali dipilih oleh MPR. Sementara itu, hanya 9,9 responden yang menyatakan setuju pilpres dipilih oleh MPR.


Hal yang sama juga terjadi pada isu pemilihan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.

"Sebanyak 54,3 persen masyarakat tidak setuju 11,9 persen sangat tidak setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD," kata Taufiq.

Sementara itu, hanya 10,6 persen responden yang setuju dan 0,6 persen yang sangat setuju jika pemilihan gubernur, wakil gubernur, hingga bupati dipilih oleh DPRD.

Ekonomi Jadi Masalah Utama Jokowi

Roda Tiga Konsultan juga merilis survei bahwa masalah ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah berat Jokowi-Ma'ruf yang harus diselesaikan.

"Sebanyak 32,6 persen publik bilang masalah ekonomi yang masih mendesak harus diselesaikan," kata Taufiq.

Taufiq juga mengatakan dari skala penilaian responden, kondisi ekonomi nasional merupakan average rating paling rendah yakni 5,59/10.

Selain itu, sebanyak 14,7 responden menilai masalah penganggutan harus segera diselesaikan. Selain itu, 13 persen responden juga menilai persoalan lapangan kerja harus diselesaikan oleh Jokowi-Ma'ruf.


Menyusul di bawahnya masalah korupsi (11,1 persen), infrastruktur (4 persen), sembako mahal (3,7 persen), kesejahteraan (3 persen), layanan kesehatan (2,3 persen), dan utang negara (2,3 persen).

Di tempat yang sama, Pengamat politik Andi Mallarangeng mengatakan masalah ekonomi harus menjadi prioritas Jokowi-Ma'ruf di tahun depan. Andi berharap Jokowi-Ma'ruf tak perlu sibuk dengan kebijakan yang menimbulkan kegaduhan politik seperti pilpres dipilih MPR, pemindahan ibu kota dan lainnya.

"Jadi Jokowi-Ma'ruf harus fokus benahi ekonomi, jangan buat kegaduhan politik yang tak perlu," kata Andi.


(ugo)