PAN Usul Pilpres dan Pilkada Digelar Serentak

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Sutanto mendukung rekomendasi Partai Golkar agar pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) digelar secara terpisah. Namun PAN mengusulkan Pilpres digelar bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

"Jadi kalau bisa dalam revisi [UU Pemilu] nanti itu satu hari [pemilu] khusus legislatif. Jadi DPR RI, DPRD satu hari. Lalu seluruh Pilkada dibarengin dengan Pilpres," kata Yandri di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan pada Kamis (5/12).

Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto menuturkan salah satu pertimbangan partainya mendukung Pilpres dan Pileg digelar terpisah adalah mencegah korban jatuh dari pihak penyelenggara pemilu.

Pertimbangan itu merujuk pengalaman Pilpres 2019. Berdasarkan data KPU, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.

Lihat juga: Kemendagri Tak Ikut Campur Evaluasi Pilkada ala Polri

"Kalau Pilpres dan Pileg bareng sebenarnya tingkat kerawanannya tinggi sekali. Mau dari sisi keamanan," tutur Totok.

Ia juga mengatakan penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak memunculkan bias. Masyarakat jadi lebih fokus pada Pilpres.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan agar Revisi Undang-undang Pemilu memisahkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

Usulan tersebut disampaikan Airlangga sebagai salah satu rekomendasi dalam Laporan PertanggungJawaban (LPJ) di Munas Golkar. Alasan Airlangga memisahkan Pilpres dan Pileg karena mempertimbangkan kans kemenangan untuk partainya.

"Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara Pileg dan Pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (4/12).

Polisi Evaluasi Pilkada

PAN juga mengkritik langkah Mabes Polri menggelar evaluasi Pilkada. Totok menyebut yang dilakukan Polri tidak tepat bila yang dievaluasi adalah sistem pemilunya. 

"Kalau [membahas] pengamanan ya enggak apa-apa dong, kan memang tugas polisi. Tapi kalau diskusi [sistem] langsung enggak langsung, polisi yang diskusikan. Rasanya kok tidak tepat," ujar Totok.

Totok pun mempertanyakan acara evaluasi Pilkada yang dilakukan tertutup. Mestinya, kata dia, diskusi yang melibatkan masyarakat luas dibahas secara terbuka.

Sikap PAN, lanjut Totok, tidak setuju dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa Pilkada sebaiknya digelar secara tidak langsung.

"Kita masih konsisten dengan bentuk Pilkada seperti ini (langsung)," tutur Totok.

Pilkada secara langsung dianggap PAN solusi yang tepat dalam memenuhi hak rakyat memilih pemimpinnya.

[Gambas:Video CNN]
Evaluasi Pilkada diinisiasi oleh Puslitbang Mabes Polri dalam format diskusi tertutup. Berdasarkan informasi yang didapatkan CNNIndonesia.com, diskusi digelar di Sumatera Utara dan Jawa Timur di hari yang sama, yaitu Senin, 4 November 2019. Acara difasilitasi oleh Polda Sumut dan Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera menyebut hasil diskusi akan dijadikan acuan kebijakan Polda Jatim. Selain itu, hasil riset tersebut akan diserahkan ke pemerintah secara internal.

Lihat juga: Polisi Gelar Evaluasi Pilkada Langsung untuk Petakan Keamanan

Dia mengakui diskusi tidak diberitakan media massa karena sengaja digelar tertutup. Frans mengklaim diskusi berisi informasi intelijen kepolisian.

"Tidak (terbuka untuk publik) dong karena di situ ada yang namanya target operasi, hasil daripada laporan intelijen yang tidak boleh diketahui publik kan. Internal kita untuk menguatkan," ujar Frans saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).

Kementerian Dalam Negeri sudah angkat suara menepis isu Mendagri Tito mengarahkan Polri untuk menggelar diskusi tersebut.

"Enggak ada, enggak ada, enggak ada (hubungan dengan Tito). Tidak ada, itu kan institusi kepolisian yang melakukan. Narasumber-narasumber yang diundang, prosesnya seperti apa, itu independensi mereka kan," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta. (fey/wis)