Jelang Pilkada, Bawaslu Depok Pelototi Aktivitas Medsos PNS

CNN Indonesia | Jumat, 20/12/2019 04:06 WIB
Jelang Pilkada, Bawaslu Depok Pelototi Aktivitas Medsos PNS Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Luli Berlini mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) di Depok menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sambutannya di hadapan para perwakilan ASN Kota Depok dalam acara Refleksi dan Evaluasi Pengawasan Pemilu yang digelar di Wisma Hijau, Cimanggis, Depok, Kamis (19/12).

"Jadi saya minta ASN harus benar-benar netral. Tidak boleh ikut-ikutan. Karena satu hal, sanksinya juga berat buat mereka," kata Luli.


Luli menegaskan pihaknya akan menindak tegas, bila mendapati ASN yang menunjukkan sikap tidak netral menjelang pilkada tahun depan. Bawaslu Kota Depok, kata Luli, akan terus melakukan sosialisasi tentang netralitas kepada seluruh ASN di jajaran pemerintahan mulai dari tingkat kota hingga kecamatan di Depok.

Selain itu, kini pihaknya juga tengah menyiapkan tim khusus bernama cyber patrol untuk memantau aktivitas ASN Depok di media sosial sebagai upaya pencegahan.

"Adakah di situ ada ujaran kebencian. Adakah di situ ASN melakukan like- dislike kepada salah satu paslon atau mungkin mengampanyekan. Itu akan kami pantau," ujar Luli.
[Gambas:Video CNN]
Meski begitu, Luli sejauh ini merasa senang karena Bawaslu Kota Depok belum mendapati ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilu sebelumnya seperti pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan legislatif (pileg).

"Makanya saya agak tenang. Hari ini saya kurang tahu. Harapan tahun ini tetap menjaga netralitas sebagaimana pileg dan pilpres kemarin," tambahnya.

Dalam tiga hari terakhir, sejak Selasa (16/12) lalu, Bawaslu Kota Depok memang tengah melakukan sosialisasi dan evaluasi tentang kinerja pengawasan jelang Pilkada Kota Depok 2020 mendatang. Acara ini dihadiri sejumlah pihak dari berbagai kalangan, seperti organisasi masyarakat (ormas), mahasiswa, akademisi, dan ASN (thr/ain)