PDIP: Larangan Natal di Dharmasraya Karena Mau Pilkada 2020
CNN Indonesia
Senin, 23 Des 2019 15:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga isu larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sengaja diembuskan jelang Pilkada 2020.
Hasto menyatakan pihaknya telah mengklarifikasi Bupati Dharmasraya yang berasal dari kader PDIP bahwa tak ada larangan merayakan Natal.
"Kami sudah melakukan komunikasi ke bupati, tidak ada larangan karena itu dijamin konstitusi. Hanya ada yang meniupkan itu sebagai isu karena mau pilkada," ujar Hasto di gedung DPP PDIP, Jakarta, Senin (23/12).
Hasto menyesalkan sikap sejumlah pihak yang sengaja menyebarkan isu larangan perayaan Natal tersebut. Padahal, kata dia, negara telah menjamin kebebasan beragama bagi tiap warganya.
"Lagi-lagi pilkada dijadikan isu untuk membelah. Kami akan berjibaku menjalankan perintah konstitusi. Karena kita negara yang percaya Tuhan, tapi dalam menjalankan agama dan keyakinan, kebebasan dijamin sepenuhnya oleh konstitusi," katanya.
Larangan perayaan Natal sebelumnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui surat pemberitahuan tertanggal 10 Desember 2019, merujuk pada pernyataan bersama pemerintah Nagari Sikabau, Ninik Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda Nagari Sikabau pada 21 Desember 2017.
Dalam surat itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyarankan umat Kristiani untuk melangsungkan ibadah pada tempat ibadah resmi yang ditunjuk pemerintah.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengimbau pemerintah bersedia meminjamkan kantor tempat mereka bekerja kepada umat kristiani yang hendak merayakan natal pada 25 Desember mendatang.
Puan meminta kantor-kantor pemerintahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia bisa digunakan masyarakat yang memang terkendala dalam menggelar perayaan tersebut.
"Pemerintah harus menjamin hak seluruh warga negara untuk merayakan hari besar agamanya sesuai perintah konstitusi," Kata Puan melalui siaran persnya.
[Gambas:Video CNN]
Tak hanya menghimbau kepada pemerintah, Puan juga meminta setiap lapisan masyarakat menjaga sikap dan toleransi di perayaan Natal 2019 ini. Kata dia semua pihak harus menghormati dan menjaga perbedaan sehingga kegiatan keagamaan umat kristiani tersebut bisa berjalan secara kondusif aman dan lancar.
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta agar jajaran Polri mengamankan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Bahkan kata dia, jika diperlukan Polri bisa meminta langsung kepada TNI untuk ikut serta mengamankan perayaan natal tahun ini.
"Meningkatkan keamanan dengan menempatkan personil-personelnya di gereja-gereja dan titik-titik yang rawan terjadi kejahatan maupun kecelakaan, sehingga perayaan Natal 2019 maupun liburan menjelang Tahun Baru 2020 dapat berjalan dengan aman dan nyaman," kata Puan.
"Semoga perayaan natal tahun ini berlangsung khidmat dan lancar serta menjadi momentum untuk menyebarkan damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
(tst/gil)
Hasto menyatakan pihaknya telah mengklarifikasi Bupati Dharmasraya yang berasal dari kader PDIP bahwa tak ada larangan merayakan Natal.
"Kami sudah melakukan komunikasi ke bupati, tidak ada larangan karena itu dijamin konstitusi. Hanya ada yang meniupkan itu sebagai isu karena mau pilkada," ujar Hasto di gedung DPP PDIP, Jakarta, Senin (23/12).
Hasto menyesalkan sikap sejumlah pihak yang sengaja menyebarkan isu larangan perayaan Natal tersebut. Padahal, kata dia, negara telah menjamin kebebasan beragama bagi tiap warganya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Larangan perayaan Natal sebelumnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui surat pemberitahuan tertanggal 10 Desember 2019, merujuk pada pernyataan bersama pemerintah Nagari Sikabau, Ninik Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda Nagari Sikabau pada 21 Desember 2017.
Dalam surat itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyarankan umat Kristiani untuk melangsungkan ibadah pada tempat ibadah resmi yang ditunjuk pemerintah.
Puan meminta kantor-kantor pemerintahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia bisa digunakan masyarakat yang memang terkendala dalam menggelar perayaan tersebut.
"Pemerintah harus menjamin hak seluruh warga negara untuk merayakan hari besar agamanya sesuai perintah konstitusi," Kata Puan melalui siaran persnya.
[Gambas:Video CNN]
Tak hanya menghimbau kepada pemerintah, Puan juga meminta setiap lapisan masyarakat menjaga sikap dan toleransi di perayaan Natal 2019 ini. Kata dia semua pihak harus menghormati dan menjaga perbedaan sehingga kegiatan keagamaan umat kristiani tersebut bisa berjalan secara kondusif aman dan lancar.
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta agar jajaran Polri mengamankan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Bahkan kata dia, jika diperlukan Polri bisa meminta langsung kepada TNI untuk ikut serta mengamankan perayaan natal tahun ini.
"Meningkatkan keamanan dengan menempatkan personil-personelnya di gereja-gereja dan titik-titik yang rawan terjadi kejahatan maupun kecelakaan, sehingga perayaan Natal 2019 maupun liburan menjelang Tahun Baru 2020 dapat berjalan dengan aman dan nyaman," kata Puan.
"Semoga perayaan natal tahun ini berlangsung khidmat dan lancar serta menjadi momentum untuk menyebarkan damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK