Catatan 2019: Mulai Lunturnya Kepercayaan Rakyat pada Jokowi

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur juga tak heran dengan sikap Jokowi di akhir periode pertamanya ini. Isnur menyebut tindakan represif aparat dan sikap tutup kuping Jokowi atas kritik masyarakat sudah berlangsung sejak lima tahun lalu.

"Sebenarnya kan itu wajah lima tahun kemarin. Dan mengingat visinya hanya kepentingan investor, nihil perlindungan dan pemenuhan HAM," kata Isnur kepada CNNIndonesia.com.

Isnur memprediksi tindakan represif kepada masyarakat yang melontarkan kritik masih akan terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Menurutnya, selama Jokowi menghamba pada investasi, konflik dengan rakyat adalah sebuah keniscayaan.

Karenanya Isnur tak segan mencap pemerintahan Jokowi sebagai rezim investasi. Ia menjelaskan setiap investasi pasti membutuhkan ruang atau lahan serta sumber daya alam. Aturan yang dibuat pada akhirnya menghamba pada investor.

Lihat juga: Jokowi, Neo Orba dan Awan Gelap Kebebasan Sipil

Isnur lantas menyinggung soal Omnibus Law, yang kerap digaungkan Jokowi. Rencana pemerintah merevisi sejumlah undang-undang menjadi beberapa aturan itu pun dinilai hanya untuk mengakomodasi para pemodal.

"Sebenarnya konten visinya adalah semuanya berpihak pada pemodal. Bagaimana memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada pemodal," ujarnya.

Isnur melanjutkan investasi akan melahirkan konflik pemodal maupun pemerintah dengan rakyat. Sebab ketika kucuran modal masuk ke daerah, investor merebut lahan milik masyarakat.

Ia menyatakan lahan yang akan dibangun para pemodal atas izin pemerintah ini tak ada yang kosong. Semuanya dihuni oleh sejumlah masyarakat. Ujung-ujungnya masyarakat setempat yang tersingkir karena kalah kuat dengan pemodal.

"Ketika berkonflik kepolisian memihak kepada pengusaha. Hukum dijadikan alat mengkriminalkan masyarakat. Itu yang terjadi sekarang," tuturnya.

Lihat juga: Alergi Demonstrasi di Rezim Jokowi

Isnur lebih jauh mengatakan bahwa sepanjang tahun ini Jokowi tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Ia menyebut hukum telah dijadikan alat untuk mengkriminalkan masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya, hingga mahasiswa dan pelajar yang memprotes RUU bermasalah.

"Ini tahun pelanggaran HAM, tahun investasi. Jokowi kan sangat jelas statmentnya, siapa yang menghalangi investasi akan digebuk. Yang digebuk akhirnya masyarakat sendiri," katanya. (osc/fra/osc)

---