PBNU Sebut Kredit Kemenkeu Tak Layak untuk Masyarakat Kecil

CNN Indonesia | Jumat, 27/12/2019 10:49 WIB
PBNU menilai kredit murah dari Kemenkeu tidak layak untuk rakyat kecil karena pembiayaannya tak semurah yang dijanjikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menyebut Menkeu Sri Mulyani menetapkan pricing pembiayaan tak sesuai kesepakatan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai kredit murah untuk program Ultra Mikro (Umi) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak layak untuk rakyat kecil. Sebab pricing pembiayaan atau bunga kredit tak semurah yang dijanjikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan pihaknya dan Kemenkeu awalnya menyepakati tingkat imbalan pembiayaan kredit atau pricing pembiayaan sebesar 2 persen. Namun setelah penandatanganan nota kesepahaman, Kemenkeu menentukan pricing pembiayaan 8 persen.
"Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 persen di tingkat end user. Sehingga akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi," kata dia dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/12) malam.

Helmy juga menyampaikan pricing pembiayaan yang diberikan Kemenkeu lebih tinggi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR hanya mematok pricing pembiayaan di angka 6 persen.


Ia menyebut program itu sebenarnya adalah amanat Muktamar PBNU. Namun program Umi tak bisa dilanjutkan karena bantuan Kemenkeu tak sesuai kesepakatan awal. Terlebih lagi Kemenkeu menunjuk tiga perantara untuk program ini, yaitu Bahana Artha Ventura, PNM, dan Pegadaian.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mencoba mengakomodasi usulan PBNU soal pricing pembiayaan.,Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mencoba mengakomodasi usulan PBNU soal kredit murah meski tetap menggarisbawahi itu bukan hibah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
"Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh," tuturnya.

Helmy juga mengungkap Kemenkeu tidak melibatkan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang ditunjuk PBNU sebagai pendamping program. Beberapa pesantren yang dilibatkan sebagai pilot project juga di luar bayangan PBNU.

"Dengan demikian tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev, monitoring dan evaluasi, ataupun upaya peningkatan kapasitas, capacity building, yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro," Helmi menyampaikan.

Sebelumnya, Ketua PBNU Said Aqil Siroj menyinggung kesepakatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana Rp1,5 triliun kredit murah.

Dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.

"Pernah kita MoU dengan Menteri Sri Mulyani akan gelontorkan kredit murah Rp1,5 triliun. Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Kemenkeu membantah pernyataan Said tersebut. Juru Bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyampaikan Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp211 miliar untuk lima koperasi yang berafiliasi dan diusulkan oleh NU.

Menurutnya, ada lima koperasi yang mendapat kucuran dana tersebut. Mereka adalah KSPPS BMT UGT Sidogiri di Pasuruan sebesar Rp50 miliar, KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera di Semarang sebesar Rp 100 miliar, KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera di Langkat sebesar Rp8 miliar, KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim di Sumenep sebesar Rp50 miliar, dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi di Jepara sebesar Rp3 miliar.

(dhf/arh)