Tito: Wabup Nduga Bisa Jamin Keamanan Jika TNI-Polri Ditarik?

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan jaminan keamanan bila pasukan TNI-Polri ditarik dari wilayah Kabupaten Nduga, Papua. Ia mengatakan aparat dikirim ke Nduga untuk memberikan jaminan keamanan pada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan untuk merespons alasan mundur Wakil Bupati (Wabup) Nduga Wentius Nimiangge, yakni karena pemerintah pusat tak mau mendengar permintaan untuk menarik pasukan TNI-Polri dari wilayahnya.

Lihat juga: Ma'ruf Respons Wabup Nduga: Pasukan Ditarik Kalau Papua Aman

Tito, yang merupakan mantan Kapolri itu, menjelaskan alasan pengiriman pasukan TNI-Polri di Nduga adalah untuk mencari kelompok yang membunuh 34 pekerja PT Istaka Karya di wilayah Nduga Desember 2018.

"Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan, pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin baik bupati, wakil bupati? Atau ada enggak yang bisa menjamin tokoh-tokoh di sana?" kata diam di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (27/12).

Jika pun ada jaminan itu, Tito mempertanyakan keadilan bagi pelaku pembunuhan warga sipil di Nduga. Tito mengklaim tokoh masyarakat setempat pun tak ada yang bisa memberikan jaminan itu.

[Gambas:Video CNN]
"Artinya kan harus ada perlindungan di sana. Jangan salah, beberapa masyarakat, kelompok masyarakat ada yang takut, baik yang kelompok masyarakat pendatang maupun yang asli di situ juga takut pada mereka (kelompok bersenjata), di mana perlindungannya dari negera TNI dan Polri," tutur dia.

Tito menyatakan penempatan pasukan TNI-Polri itu murni untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan pembunuhan terhadap 34 pekerja PT Istaka Karya dan masyarakat lainnya.

Menurutnya, sampai saat ini kelompok yang dipimpin Panglima Daerah Militer Markodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya, belum tertangkap. Dalam penegakan hukum ini, anggota TNI dan Polri ada juga yang tewas.

Lihat juga: TNI Pastikan 16 Korban Tewas di Papua Pekerja PT Istaka Karya

"Karena enggak ada yang bisa jamin maka penegakan hukum, penegakan hukum [oleh] Polri dan TNI. Nah, TNI di sana dalam rangka mendukung operasi kepolisian penegakan hukum karena medannya yang sulit," tuturnya.

Sebelumnya, Wentius mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan masyarakat Nduga pada Selasa (24/12). Ia mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil. Ia pun kecewa usulannya soal penarikan aparat dari Papua tak direspons Pusat.

"Kita sudah ketemu Menteri, kita sudah ketemu Kapolri, kita sudah ketemu presiden, kita sudah bicara dengan DPR, tapi suara kita tidak bisa didengar oleh pemerintah pusat maupun dari TNI dan Polri," ujarnya.

(fra/arh)