Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian meminta para kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir untuk tak saling menyalahkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal
Kemendagri Hadi Prabowo.
Hadi mengatakan, Tito meminta Pemkot Bogor, Pemkot Tangerang, Pemkot Bekasi, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Kementerian PUPR untuk berembuk setelah penanganan banjir. Instansi terkait itu harus membahas solusi banjir baik jangka menengah maupun jangka panjang.
"Kita harus adakan suatu perencanaan, baik itu jangka menengah, panjang, secara terpadu. Sehingga kita inginkan tidak ada lagi ketika ada hal-hal (banjir seperti ini), 'ini kesalahan dari kabupaten yang di atas', 'ini kiriman', dan sebagainya," kata Hadi saat ditemui di Tangerang, Kamis (2/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi melanjutkan, Tito menyebut pembangunan waduk Ciawi menjadi salah satu solusi yang disiapkan pemerintah pusat. Kemudian diharapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa bekerja sama dalam mewujudkan rencana itu.
Tito, kata Hadi, juga berpesan agar para kepala daerah mengutamakan program mitigasi bencana di masa mendatang. Kemudian pimpinan daerah juga diminta segera membuat peta rawan bencana.
Apalagi para kepala daerah telah diberi keleluasaan lewat Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 untuk merancang anggaran terkait bencana.
"Penyiapan anggaran khususnya dalam keadaan tanggap darurat," ujar Hadi.
[Gambas:Video CNN]Sebelumnya, sejumlah daerah di Jabodetabek dilanda banjir usai hujan deras mengguyur Ibu Kota sejak malam pergantian tahun, Selasa 31 Desember 2019. Posko banjir Jakarta mencatat jumlah pengungsi banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta mencapai angka 31.232 orang hingga Rabu (1/1) malam.
Sementara Kapusdatin dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyebut jumlah korban terdampak banjir mencapai 62.443 ribu jiwa. Jumlah itu tersebar di 302 titik pengungsian.
(dhf/osc)