PUPR Duga Anies Salah 'Dibisiki' Naturalisasi ala Singapura

CNN Indonesia | Sabtu, 04/01/2020 05:45 WIB
PUPR Duga Anies Salah 'Dibisiki' Naturalisasi ala Singapura Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/ Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air, Firdaus Ali, menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mendapat pemahaman yang benar dari jajarannya soal konsep naturalisasi sungai.

Firdaus menyebut niat Anies mengadopsi konsep naturalisasi dari Singapura tak bisa dilakukan di Jakarta. Sebab kondisi antara Jakarta dengan Singapura tidak sebanding dari segi beban aliran sungai.

"Mungkin barangkali Gubernur Anies dapat pembisik yang hanya melihat hanya indahnya sesuatu dari gambar. Tidak tahu realita apa yang sesungguhnya ada di balik semua itu," kata Firdaus dalam wawancara dengan CNN Indonesia Tv


"Sama (adopsi konsep) di Singapura tadi, dia lupa Singapura itu dikelilingi laut depan belakang," imbuh Firdaus.

Firdaus memaparkan Singapura punya luas daratan 752 kilometer persegi dengan kondisi dikelilingi lautan. Beban sungai di sana hanya menampung aliran dari dalam perkotaan.

Sementara Jakarta punya luas 662 kilometer persegi. Namun harus memikul beban aliran sungai dari hulu di Jawa Barat dan hanya punya akses ke laut di utara. Belum lagi dengan debit air per detik mencapai 750 meter kubik.

Dengan kondisi tersebut, menurutnya, konsep naturalisasi mustahil dilakukan di Jakarta. Firdaus bilang Jakarta butuh normalisasi agar mampu mengalirkan air secepatnya ke laut guna mencegah banjir.

"Kalau Anies ingin menahan air selama mungkin, ini sekarang kejadian kita menahan air selama mungkin yang terjadi saat ini kan? Ya kan?" ucapnya sembari tertawa.

Terlebih lagi, kata Firdaus, tanah di Jakarta punya karakteristik berbeda dengan di Singapura. Tanah di Ibu Kota cepat jenuh, sehingga kemampuan menyerap air yang mengalir terbatas.

"Air tadi begitu dia jenuh muka tanahnya, dia harus disalurkan ke laut secepat mungkin. Kalau tidak, sama dengan kemacetan, kalau kita tidak buka pintu tol lebih banyak lagi, antrean makin lama makin parah sekali. Jadi harusnya penasihatnya Anies paham dengan logika sederhana ini," tuturnya.

Normalisasi Sungai Anies

Gubernur Anies memang punya pendekatan berbeda dalam menangani banjir di Jakarta. Jika pemerintah pusat mengusung normalisasi sungai, Anies memilih naturalisasi sungai.

Konsep naturalisasi sungai Anies adalah merevitalisasi sungai tanpa penggusuran, namun hanya menggeser warga.

Lewat naturalisasi, Anies mengenalkan konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan untuk mengendalikan banjir. Berbeda dengan kebijakan normalisasi, Anies meninggalkan konsep turap beton.

Dalam konsep naturalisasi, Anies mengkritik sistem 'betonisasi' dan lebih menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai.

Imbas penggunaan bronjong batu kali, tebing sungai harus landai. Artinya, untuk membuat tebing, pemerintah Anies harus menyediakan lahan selebar 12,5 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai.

Atas dasar itu, lebar lahan yang mesti tersedia untuk daerah sempadan membutuhkan 80 hingga 90 meter. Berbeda dengan normalisasi yang serba beton, Anies mengatakan naturaliasi justru menanami bantaran kali dengan berbagai tanaman.

[Gambas:Video CNN]
Naturaliasi, kata Anies, sudah diterapkan di Jepang dan Singapura. Dengan naturalisasi akan tercipta lingkungan yang ramah karena kedepankan sisi ekologis. Pasalnya, dengan batu kali, bukan beton, cacing dan ikan bisa hidup di dalamnya.

Normalisasi yang serba beton akan membawa air secepat mungkin ke laut. Namun naturalisasi memperlambat gerakan air.

Dalam konsep naturalisasi, Anies juga mengenalkan konsep drainase vertikal dengan teknologi zero run off yang berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semu mengalir ke selokan dan sungai.

Anies berharap dengan pembangunan 1,8 juta drainase vertikal di seluruh Jakarta (minus Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) tidak ada lagi terjadi luapan air karena drainase gagal menampung air.

Dari target 1,8 juta drainase vertikal di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta hingga Maret 2019 menyatakan telah membuat 6.500 titik. (dhf/wis)