Pengamat soal China di Natuna: Indonesia Harus Ofensif

CNN Indonesia | Minggu, 05/01/2020 10:13 WIB
Pengamat soal China di Natuna: Indonesia Harus Ofensif Ilustrasi kapal penangkap ikan ilegal di perairan Natuna. (CNN Indonesia/Fajrian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat militer dan pertahanan keamanan dari Indonesian Institute for Maritime Studies, Connie Rahakundini Bakrie, mengkritik sikap Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam sengketa perairan Natuna dengan China.

Connie mengatakan sikap Prabowo dan Luhut justru mengindikasikan sifat 'lembek' tersebut terjadi karena China berinvestasi di Indonesia. Ia mengatakan investasi dan kedaulatan negara harus dipisahkan.


"Investasi satu hal, kita bisa duduk bersama. Tapi tentang ini kita juga duduk bersama tapi ada masalah ketika 'lu masuk daerah gue tanpa izin atau kulo nuwun'," ujar Connie saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (4/1).


Connie mengatakan investasi yang ditanamkan oleh China bukan berarti bisa berbuat semena-mena kepada Indonesia. Dalam hubungan dan diplomasi antarnegara, Connie mengatakan tidak selalu mulus pasti tetap ada konflik.

"Tapi bukan berarti bahwa kita karena sedang hubungan ekonomi ke kita jadi sudahlah semuanya mereka bisa lakukan apa saja ke kita. Jadi tidak bisa dicampuradukkan," ujar Connie.

Connie khawatir sifat lembek yang ditunjukkan Prabowo dan Luhut justru berlawanan dengan sikap Presiden Joko Widodo, yang mengatakan tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melayangkan nota protes terhadap China dan memanggil duta besarnya di Jakarta terkait persoalan ini.

"Nanti kasihan Presiden berbicara A, Menlu kemudian memanggil dubes. Lha kok Menko Maritim sama Menhan malah berbicara jangan galak-galak," kata Connie.

Connie kemudian mengatakan Indonesia bisa mengajak negara-negara di ASEAN untuk melakukan patroli bersama di Laut China Selatan demi mengamankan kedaulatan wilayah masing-masing negara.

"Kita bisa gunakan ASEAN Political & Security Pillar. Jangan hanya rapat dan dokumen-dokumen saja, harus ada konkret misalnya patroli bersama," ujar Connie.

Polemik ini terjadi sejak kapal nelayan dan kapal penjaga pantai China terdeteksi memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna sejak Desember 2019.


China mengklaim perairan Natuna masih wilayah kedaulatan mereka dengan argumen klaim sejarah Sembilan Garis Imajiner. Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional pada 2016 menyatakan China tidak memiliki dasar menguasai seluruh Laut China Selatan. (jnp/ayp)