Naturalisasi Sungai dan Janji Politik Anies soal Penggusuran

Michael Joshua, CNN Indonesia | Senin, 06/01/2020 07:12 WIB
Anies kerap mengkritik penggusuran selama era Gubernur Ahok. Tapi kini, program naturalisasi sungai Anies disebut terancam gagal jika tak melakukan penggusuran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Banjir besar yang melanda Jakarta pada hari pertama 2020 membuat sebagian warga gusar. Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, jadi sasaran kritik di media sosial.

Sebagian menyalahkan Anies karena tak mampu mencegah ibu kota tergenang. Publik pun mengungkit lagi konsep naturalisasi sungai yang pernah digembar-gemborkan Anies pada tahun-tahun pertama memimpin Jakarta.

Naturalisasi sungai adalah pendekatan yang pernah dijanjikan oleh Anies untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pendekatan ini menggunakan istilah yang berbeda dengan normalisasi sungai yang pernah dijalankan gubernur DKI sebelumnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


Setelah banjir menerjang ibu kota, sebagian masyarakat mempertanyakan naturalisasi sungai yang dijanjikan Anies. Mereka membandingkannya dengan pendekatan normalisasi sungai era Jokowi dan Ahok. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bahkan turut menyindir Anies, saat bersama-sama memantau banjir lewat udara.

Usai pemantauan, dalam jumpa pers di Monas, Jakarta, Rabu (1/1) Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung. Setelah itu Basuki mengklaim sebagian wilayah yang sudah dinormalisasi, aman dari banjir.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan," kata dia.

Anies menjawab sindiran itu sehari setelahnya. Dia mengunjungi Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, yang terendam banjir. Kampung Pulo adalah salah satu kawasan yang terkena proyek normalisasi era Ahok.

Di kampung itu, di tanah yang masih basah oleh banjir, Anies berkata normalisasi tak mampu mencegah banjir. "Di sini memang sudah dilakukan normalisasi dan faktanya masih tetap terjadi banjir," kata Anies.

Polemik naturalisasi versus normalisasi yang kini membelah opini warga ibu kota, yang sejatinya telah berakar sejak Pilkada DKI 2017 silam.

Pada masa kampanye, Ahok berkeyakinan normalisasi sungai dengan cara pelebaran daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, satu-satunya solusi mencegah banjir Jakarta. Dia bahkan meyakini siapapun gubernur terpilih, pada akhirnya akan melakukan normalisasi.

Di sisi lain, Anies berpendapat soal banjir tak hanya urusan Jakarta. Banjir di ibu kota menurut Anies disebabkan permasalahan di wilayah hulu sungai. Solusinya adalah perbaikan wilayah hulu dan drainase vertikal.

Solusi terakhir itulah yang kemudian menjelma menjadi naturalisasi. Anies merujuk pada keberhasilan sejumlah negara seperti Singapur dan Jepang dalam melakukan normalisasi.

[Gambas:Video CNN]
Konsep naturalisasi, sederhananya, menangkap dan mengalirkan air ke dalam tanah, bukan ke laut seperti skema normalisasi.

Untuk daerah pinggiran sungai, naturalisasi Anies adalah menghidupkan kembali ekosistem pinggir sungai dengan menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai. Bukan beton seperti normalisasi sungai. Selain itu wilayah bantaran juga akan ditanami berbagai tanaman.

Naturalisasi disebut Anies akan menciptakan lingkungan yang ramah karena kedepankan sisi ekologis. Dengan batu kali, bukan beton, cacing dan ikan bisa hidup di dalamnya.

Normalisasi yang serba beton akan membawa air secepat mungkin ke laut. Namun naturalisasi memperlambat gerakan air.

"Menghidupkan ekosistem sungai itu supaya satu airnya jernih, makhluk-makhluk bisa hidup di sana. Dan kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana artinya polusi juga rendah," jelas Anies kala itu.

Berlanjut ke halaman berikutnya... Naturalisasi Tanpa Penggusuran

Naturalisasi Tanpa Penggusuran

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2