Pegiat Tata Kota dan LBH Sebut Normalisasi Gagal Cegah Banjir

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi Jakarta dan Rujak Center for Urban Studies menilai normalisasi Sungai Ciliwung bukan satu-satunya opsi menangani banjir di Jakarta. Perlu ada langkah merestorasi sungai secara menyeluruh dari hulu ke hilir. 

"Yang diperlukan Daerah Aliran Sungai kita adalah restorasi sungai yang menyeluruh dari hulu ke hilir," ujar Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta, Senin (6/1).

Elisa menuturkan normalisasi sungai Ciliwung yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak efektif untuk mencegah banjir. Normalisasi dalam rupa betonisasi dan tanggulisasi justru mempercepat aliran air ke Teluk Jakarta dan menambah beban pada muara kanal-kanal di Jakarta, misalnya Banjir Kanal Barat.


Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Elisa menyebut hampir 90 persen wilayah Jakarta telah tertutup beton. Dengan demikian, hampir mustahil jika air dari 90 persen wilayah itu bertumpu pada drainase kota.

Salah satu bukti normalisasi sungai Ciliwung tidak optimal, kata dia, yakni ketika kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri terendam banjir saat hujan dengan intensitas tinggi melanda Jakarta di awal 2020.

Pihak-pihak terkait, kata Elisa, perlu memikirkan cara bagaimana agar air dapat diserap semaksimal mungkin oleh tanah atau disimpan semaksimal mungkin dalam berbagai metode yang dikenal dalam konsep Zero Run Off.

Mengutip LIPI, konsep Zero Run Off adalah menampung air hujan sebanyak-banyaknya dan sebagian diresapkan ke dalam tanah, sehingga sangat sedikit aliran air yang tak tertampung dari kawasan tertentu.

Elisa juga meminta kementerian dan pemerintah terkait saling berkoordinasi dalam mencegah banjir di Jakarta dan sekitarnya. Untuk daerah hulu misalnya di Puncak, Pemprov Jawa Barat harus mengambil tindakan atas banyaknya alih fungsi lahan.

"Untuk Jakarta sendiri pengembalian ruang terbuka hijau yang sudah dialih fungsikan menjadi bangunan komersil di masa lalu belum juga dilakukan," ujarnya.

Mengenai bantuan hukum terhadap korban banjir, Kantor LBH Jakarta juga membuka posko pengaduan bagi seluruh masyarakat yang terdampak di wilayah Jabodetabek. Masyarakat diminta membawa bukti-bukti yang bisa digunakan untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah.

Lihat juga: Perbedaan Normalisasi dan Naturalisasi Perlu Dipadukan

[Gambas:Video CNN]
RUU Perubahan Iklim

Elisa mengatakan banjir di Jakarta dan sekitarnya terjadi akibat sungai yang meluap lantaran tidak mampu menampung tingginya curah hujan akibat perubahan iklim.

Curah hujan di wilayah Jabodetabek pada awal tahun 2020 merupakan yang tertinggi sejak 154 tahun yang lalu, yakni 377 mm/hari. Curah hujan itu akan terus meningkat dari masa ke masa dengan interval semakin pendek.

"Rekor tingginya curah hujan ini merupakan wake up call kepada seluruh pihak bahwa Indonesia mengalami krisis iklim," ujarnya.

Elisa lantas mendesak pemerintah pusat untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu menyadarkan masyarakat secara lebih masif bahwa ancaman krisis iklim merupakan hal yang nyata.

"Masyarakat dan para pengambil kebijakan hendaknya tidak terseret pada kepentingan politik sesaat yang tidak bermanfaat," ujarnya.

Elisa mengingatkan bahwa banjir tidak memandang status sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, dia menyebut orang miskin dan kelompok rentan yang paling rawan menjadi korban.

Oleh karena itu, pemerintah harus peka terhadap berbagai akibat dari perubahan iklim. Perlu ada langkah konkret, misalnya dengan membahas RUU Perubahan Iklim selekas mungkin.

Lihat juga: Naturalisasi Sungai dan Janji Politik Anies soal Penggusuran

(jps/bmw)